ANALISIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (Studi Putusan Nomor: 1452/Pid.B/2015/PN.Tjk.) Oleh WAYAN RIDUAN Setiap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah secara ideal seharusnya dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam 385 ayat (1) ke-1 KUHP, tetapi dalam Putusan Nomor: 1452/Pid.B/2015/PN.Tjk, majelis hakim melepaskan dari segala tunt…
ANALISIS PUTUSAN BANDING DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN GEDUNG OLAHRAGA KABUPATEN PRINGSEWU (Studi Perkara Nomor : 12/PID.SUS.TPK/2014/PT.Tjk) Oleh NOVIAN HARDHI 14.12.28.075 Desakan kebutuhan ekonomi keluarga dan tuntutan perkembangan zaman menjadikan gaya hidup yang mewah, menjadi faktor untuk melakukan tindakan yang merugikan Negara. Penyebab terjadinya korupsi; doronga…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PEMBELIAN MOBIL DARI HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN.Mgl) ABSTRAK Oleh ARI WIJAYA 14.12.28.017 Pada era sekarang ini masih ditemui kasus terkait tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkotika seperti dalam Putusan Perkara Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN.Mgl. Terdakwa dalam perkara tersebu…
ANALISIS PUTUSAN TERHADAP DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA BERITA ACRA TERSANGKA CACAT HUKUM (Studi Putusan Nomor: 60/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tjk) Oleh LUVITA MAYANG SARI Eksepsi merupakan keberatan yang diajukan terdakwa dan atau penasihat hukumnya terhadap syarat hukum formil, belum memasuki pemeriksaan hukum materil. Salah satu perkara di mana eksepsi penasihat hukum dikabulkan oleh haki…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENEBANGAN KAYU DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG (ILLEGAL LOGGING) (Studi Perkara Nomor: 63/Pid.B/2012/PN.KLD) Oleh: YANTO Kabupaten Lampung Selatan dikaruniai sumber daya alam yang sangat melimpah dan salah satunya adalah hutan yang kaya akan flora dan fauna yang beraneka ragam, tetapi belakangan ini banyak terjadi kasus perambahan hutan yang terj…
ANALISIS DISPARITAS PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIWILAYAH HUKUM KOTA METRO (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/1)N.Met Dan Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2(115/PN.Met) ABSTRAK Oleh Deny Putra Pratama Putusan hakim dngan dasar pasal yang sama tetapi putusan yang dijatuhkan berbeda dalam pekara penyalahgunaan narkotika. lokasi penelitian ini penulis abhil dari perkar…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (Studi Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2014/PN.Tjk) Oleh: Anton Saputra Tindak Pidana narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkotika. Perkembangan kualitas tindak pidana narkotika sudah men…
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DIJADIKAN SEBAGAI ALAS HAK KEPEMILIKAN TANAH HASIL REKLAMASI (Studi Putusan Nomor 409/Pid.B/2016/PN.Tjk) Oleh: Ramlan Tindak pidana pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Tindak pidana pemalsuan yang akan diangkat dalam penelitian ini yait…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor: 391/Pid.B/2015/PN.Tjk) Oleh: HENUR MUHAMMAD Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selamjutnya disingkat KUHP), buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulis…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BOS SDN 1 DESA RINGIN RAYA KECAMATAN BANJAR MARGO TULANG BAWANG (Studi Putusan Nomor39/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Tjk Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang) Oleh HUSIN ARIANOFA 15.12.29.023 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat dua instrumen yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pas…