IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENGENAI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN TERHADAP KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Pemerintah Kabupaten Pringsewu) Oleh Tira Paraniba Sangjaya 14 228092 Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa…
KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI PENGAWASAN INTERNAL DALAM PENGAWASAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN TAHUN 2016 (Studi pada Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang) Abstrak Oleh Arip Kusuma Putra 12.14.28.018 Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, maka mulai tahun 2015…
IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (Studi Di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat) ABSTRAK Oleh Hengki Saputra Pelaksanaan program PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) seperti diatur dalam peraturan Menteri da…
IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH (Studio di Kota Metro) Oleh ERMAWAN ARIS DJULAISEN RA Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah merupakan upaya kongrit yang diwujudkan oleh Pemerintah Kota Metro dalam rangka meningkatkan pendapatan Asli Daerah. Salah satu perangkat daerah yang memiliki kewenan…
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PIDANA KETIDAKHADIRAN TERDAKWA YANG SAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 53/Pid.TPK/2013/PN.TK) Oleh ANNISA DIAN PERMATA HERISTA Salah satu upaya aparat penegak hukum dalam menegmbalikan kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi adalah dengan menyelenggarakan peradilan tanpa dihadiri oleh terdakwa (peradilan ini absent…
IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bidang Pertanahan Dalam Pemberian Izin Lokasi) Abstrak Oleh VEDRY AGUNG SATRIYA 15.12.29.051 Kewenangan daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bi…
Pelaksanaan pelayanan publik oleh aparatur pemerintahan kepada masyarakat berkaitan erat dengan upaya untuk menciptakan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. Hal ini merupakan dampak dari fungsi aparat negara sebagai pelayanan masyarakat, karena itu kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (public service) sangat strategis karena akan menentukan sejauh mana pemerintah mam…
Penelitian ini mengangalisa tentang bagaimana proses implementasi Program Mahan Demokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dengan cara, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data yan…
Rena Ermalia : 14111057 Dengan Judul Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Dalam Pengawasan Program Keorganisasian Keolahragaan di Provinsi Lampung Di Bawah Bimbingan : Malik Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung dalam kaitanya mengawasi suatu organisasi program olahraga yang ada di susunan organisasi tugas dan fungsi nya serta tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan peraturan Gub…
Pricilia Astiwandasari NPM 14111002, dengan judul: Analisis Komparasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak pada Staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, dibawah bimbingan Malik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah komparasi kinerja antara Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kontrak pada staf kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lamp…