ABSTRAK FUNGSI KANTOR KELURAHAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (studi di kelurahan sukajawa kecamatan tanjungkarang barat Kota Bandar lampung) Oleh : rudi antoni Administrasi kependudukan dan catatan sipil pada tingkat kelurahan memuat tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang memerlukan bukti yang sah…
ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM LAMPUNG DALAM PEMBENTUKAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH ABSTRAK Oleh NIA NOVELINA Kantor wilayah hukum dan HAM lampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pembinaan di bidanh hukum dan hak asasi manusia kh…
ABSTRAK ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 PADA PASAL 10 AYAT (5) TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH (studi pemerintahan daerah provinsi lampung) Oleh BUDI UTOMO 12.12.22.011 Pelaksanaan otonomi daerah merupakan kewenangan pemerintahan daerah provinsi,daerah kabupate…
ANALISIS PERAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH DALAM MENGKOORDINASIKAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA METRO Abstrak Oleh SRI A…
ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ABSTRAK Oleh Ulfa novita fikri 12.812.1376…
Gelombang pasang Era Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah mendorong berlangsungnya perubahan besar sistem dan praktik ketatanegaraan Indonesia. Sejak Era Reformasi, kehidupan ketatanegaraan Indonesia menjadi dinamis. Fondasi penting dinamisasi ketatanegaraan tersebut adalah reformasi konstitusi yang memungkinkan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum dilakukan pe…
ANALISIS RELEVANSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ABSTRAK Oleh AGUNG MULYA UTAMA Penguasaan/pemilikan tana…
ANALISIS TUGAS DAN DAN FUNGSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH (studi pada kantor pertanahan kabupaten lampung utara) Oleh Rustam ABSTRAK Penjelasan pasal 19 ayat (1) UUPA,untuk menjamin kepastian hukum oleh peme…
ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) (studi pada pemerintah kabupaten tulang bawang barat) ABSTRAK Oleh SODRI HELMI Kebijakan umum anggaran (KUA) adalah dokumen yang memuat kebija…
APRESIASI MASYARAKAT TERHADAP PROSES GANTI RUGI ( TALI ASIH) DALAM PELAKSANAAN MEDIASI PENANGANAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DENGAN PERUSAHAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH (studi pada kantor badan pertanahan kabupaten lampung tengah) Abstrak Oleh …