Dalam buku ini penulis melihat terdapat kelemahan atas putusan yang dikeluarkan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK), pada satu sisi putusan yang dikeluarkan dianggap kurang efektif karena diberikannya peluang oleh UUPK untuk melayangkan upaya keberatan kepada pengadilan sehingga perlu adnaya solusi persoalan tersebut untuk putusan BPSK yang efektif di masa mendatang.
industri adalah pilar utama yang dibuthkan untuk membangn perekonomian sebuah negara. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan idnustri juga bertujuan untuk meniingkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara, penyerpaan tenaga kerja, dan transfer teknologi. Buku ini menggambarkan secara normatif tentang politik hukum perindustrian Indonesia, perijinan industri, aspek h…
secara konvensional penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis biasanya dilakukan melalui proses litigasi.proses ini cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang win-lose,tidak responsif,time consuming proses berperkayanya,dan terbuka untuk umum.seyogianya penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remidium) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tida…
Merek diyakini buka saja berperan sebagai identifier, namun juga berperan strategic sebagai diferensiator, asset dan bahkan kini juga dipadang sebagai komoditas yang bias diperjual-belikan.
Sebagai organisasi regional, ASEAN dianggap berhasil menjaga perdamaian dan keamanan kawasan. Keberhasilan itu dinilai berdasarkan kemampuan ASEAN dalam menyelesaikan sengketa antara negara anggotanya dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat non-hukum. Sejak adanya Piagam ASEAN 2007, ASEAN berkomitmen untuk mengubah orientasi organisasi menuju institusi yang berbasis huk…
Sekalipun pemungutan pajak sudah diatur dalam perundang-undangan perpajakan,harus diakui dan dipahami bahwa segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai dengan proses hukum yang diinginkan kedua belah pihak,baik pemerintah selaku pemungut pajak maupun masyarakat yang terkena pajak.Persengketaan yang terjadi dalam proses pemungutan pajak menjadi hal lazim sepanjang masing-masing pihak memi…
Journal of Rural and Development, Vol. III No. 2, Agustus 2012 berisi: * Implementasi permendagri Nomor 47 Tahun 2012 tentang pedoman penyususnan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/ kota - I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, pp. 101 * Air bersih untuk masyarakat miskin dengan sumur bor - Ernawati Sri Sunarsih, pp. 113 * Naskah akademis penyusunan renca…
Jurnal Dinamika Hukum adalah wadah informasi dan komunikasi di bidang hukum yang berisi artikel ilmiah hasil penelitian, gagasan konseptual, resensi buku dan kajian lain yang berkaitan dengan ilmu hukum. Volume 11 no.2, Mei 2011 berisi tulisan berjudul : * Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Di Dasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan An…
*Related With Judicial Conditions In The Civil Case Evidence In The Court (Case Study of Decision No. 47 / Pdt.G / 2012 / PN Lsk and Decision No. 16/Pdt.G/2012/PN Stb)-Efa Laela Fakhriah & Yustika Tatar Fauzi Harahap,pp 201-216 *Model Setting of Political Party System and Electoral Systems to Prevent Political Corruption-Agus Riwanto & Achmad ,pp 217-234 *A Patient’s Legal Protection as a V…
*National Law Development As Implementation Of Pancasila Law Ideals And Social Change Demands-Achmad Irwan Hamzani,M Mukhidin,PP.131-138 *Base Transcedental Value On Judge’s Decision (Study Of Basic Perspective Of Pancasila State)-Nurul Huda,Khudzaifah Dimyati,PP.139-148 *Judge’s Decision On Work Termination Dispute In Indonesia After Constitutional Court Decision Number 37/Puu-Ix/2011-Ne…