Sertifikat Hak Atas Tanah

Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertifikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Dalam praktik pemegang sertifikat tanpa jangka waktu tertentu dapat kehilangan hanya disebabkan gugatan pihak lain yang berakibat pembatalan sertifikat disebabkan cacat…

Proses Penyelesaian Masalah Pertanahan Di Indonesia

Secara nyata pengdaan tanah untuk kepentingan umum oleh negara memunculkan berbagai permalasahan yang melibatkan hubungan antara negara dengan rakyat. Di satu sisi negra harus mampu menyediakan tanah untuk kepentingna publik guna memenuhi hak-hak dasar rakyat serta kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar, di sisi lain penguasa tanah oleh negara di Indonesia tidak secara langsung dapa…

Memahami Sengketa Anggaran Perspektif Hukum Positif dan Filsafat Sosial

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-99413-4-0

Deskripsi Fisik

i, 93 hlm ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

FH 333.1 JAL m

Hukum Agraria Nasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9377-00-5

Deskripsi Fisik

vi, 138 hlm ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

FH 343.02 SRI h

Buletin Parlementaria : DPR Minta 'Cleansing' Data Peserta BPJS Kesehatan

Edisi

No. 1092/IV/II/2020 Februari 2020

ISBN/ISSN

2614-3399

Deskripsi Fisik

23 hlm :ill. 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 320.05 TIM b

Buletin Parlementaria : DPR Ajak Parlemen Dunia Komitmen Wujudkan SDGs

Edisi

No. 1069/II/IX/2019 September 2019

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

23 hlm :ill. 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 320 TIM b

Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 3 No. 1, Maret 2012

Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 3 No. 1, Maret 2012 berisi: * Lembaga mediasi perbankan sebagai alternatif penye;esaian sengketa perbankan di Indonesia - Zulfi Diane Zaini, pp. 1-20 * Peranan badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan kebijaksanaan dibidang pembangunan di Kabupaten Tanggamus - Agus Iskandar P.P., pp. 21-36 * Pembangunan hukum nasional perspektif kesetaraan dan kea…

Pranata Hukum, Vol. 3 No. 2 - Juli 2008, Jurnal Ilmu Hukum Univesitas Bandar …

Pranata Hukum, Vol. 3 No. 2 - Juli 2008, Jurnal Ilmu Hukum Univesitas Bandar Lampung, berisi: Hak Tanggungan Hukum sebagai Lembaga Jaminan terhadap Hak Milik atas Tanah Tami Rusli Kebijakan Pengelolahan Sumbedaya Air dalam Hubungannya dengan Otonomi Daerah (Studi di propinsi Lampung) Lintje Anna Marpaung, Bambang Hartono, Tami Rusli, Erlina B., Erina Pane Fungsi Visum et Repertum dal…

Pranata Hukum Vol. 1 No. 1 - Juli 2006, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar …

Pranata Hukum Vol. 1 No. 1 - Juli 2006, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, berisi: Kekuasaan Kehakiman dan Pandangan Hukum Progresif : Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat . Nurhadiantomo Kedudukan Sumbangan Pihak Ketiga terhadap Keuangan Daerah Propinsi Lampung Yulia Neta M. Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Kebijakan Hukum Lingkungan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Han…

PRANATA HUKUM, Vol. 8 No. 1 Januari 2013, Jurnal Ilmu Hukum,

PRANATA HUKUM, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Januari 2013 berisi: * Analisis tugas dan wewenang dinas kebersihan dan keamanan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan industri (Studi pada Kota Bandar Lampung) - Lintje Anna Marpaung, pp 1-12 * Upaya hukum kepolisisan daerah Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan BBM - Bambang Hartono, pp. 13-24 * Pencatatan pernikah…