IMPLEMENTASI PASAL 33 PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro) Abstrak Oleh: ANASRULLAH NPM: 14.12.28.011 Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah mengatakan bahwa pajak parker adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parker di luar badan jalan, baik yang disediakan…
ANALISIS TERHADAP PENETAPAN TANAH TERLANTAR EKS HAK GUNA USAHA NOMOR 1 ATAS NAMA PT.IKA NUSA FISHTAMA (Studi Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 12/PTT-HGU/BPN RI/2012) Abstrak Oleh: LUKMAN HAKIM 14.12.28.053 Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Paki dan Hak Pengelolaan, a…
IMPLEMENTASI PASAL 72 UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 rnTENTANG DESArn (Studi Kecamatan Hulu Sungkai, Desa Lubuk Rukam Lampung Utara)rnrnAbstrakrnrnOleh:rnrnMuhammad Ruhly Kesuma DinatarnNPM: 14.12.28.069rnrnDesa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan desa telah berkembang dalam berba…
IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG PERIZINAN USAHA RUMAH MAKAN (Studi Pada Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung) ABSTRAK Oleh IRVAN JULIAN ALAM 14.12.28.046 Pelayanan perizinan usaha rumah makan di Kota Bandar Lampung mendasari asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Fenomena yan…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA MENGALIHKAN, MENGGADAIKAN ATAU MENYEWAKAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA (Studi Perkara Nomor: 286/Pid.B/2016/PN.Tjk) Oleh YOLANDA VIESIVICA DAIZY Salah satu perkara tindak pidana mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang d…
EVEKTIVITAS PASAL 25 PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (Studi Di Kecamatan Kalianda) Oleh: Rudy Akbarta Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lampung Selatan selain diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, juga diatur dengan peraturan Daerah yaitu bPerda Nomor …
ANALISIS FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM PROSES IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG KELOMPOK USAHA BERSAMA (Studi di Kecamatan Palas KabupatenLampung Selatan) Oleh : RENDRA KURNIA MANCANUSA 15.12.29.042 Dalam rangka membantu percepatan pengentasan kemiskinan, Kementerian Sosial RI meluncurkan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), deng…
IMPLEMENTASI PASAI 102 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi di PT.Bumi Madu Mandiri Kabupaten Lampung Tengah) ABSTRAK Oleh Mutiara Previa Saesari Perlindungan bagi tenaga kerja dimaksudkan untuk menjaga agar kerja menjadi lebih dimanusiakan. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan , oleh karena itu sebagaimana diterapkan…
ANALISIS PENERAPAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN WANITA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Oleh: DEDI IRAWAN Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan instrumen hukum yang mengelaborasi peraturan-peraturan sebelumnya terkait…
ANALIS1S TUGAS DAN FUNGSI KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (Studi Di kepolisian Sektor Kota Sukarame) Oleh MUHAMMAD R1ZA T, SH 14.12.28.05H Berhasil atau tidaknya stabilitas Kamtibnas sangat bergantung dengan kebijakan pola koordinasi kepolisian dengan semua pihak yang terkait. Oleh karenanya,maka sesuai doktrinnya bahwa polisi harus melaksanaka…