ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA MENGALIHKAN, MENGGADAIKAN ATAU MENYEWAKAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA (Studi Perkara Nomor: 286/Pid.B/2016/PN.Tjk) Oleh YOLANDA VIESIVICA DAIZY Salah satu perkara tindak pidana mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang d…
EVEKTIVITAS PASAL 25 PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (Studi Di Kecamatan Kalianda) Oleh: Rudy Akbarta Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lampung Selatan selain diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, juga diatur dengan peraturan Daerah yaitu bPerda Nomor …
ANALISIS FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM PROSES IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG KELOMPOK USAHA BERSAMA (Studi di Kecamatan Palas KabupatenLampung Selatan) Oleh : RENDRA KURNIA MANCANUSA 15.12.29.042 Dalam rangka membantu percepatan pengentasan kemiskinan, Kementerian Sosial RI meluncurkan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), deng…
IMPLEMENTASI PASAI 102 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi di PT.Bumi Madu Mandiri Kabupaten Lampung Tengah) ABSTRAK Oleh Mutiara Previa Saesari Perlindungan bagi tenaga kerja dimaksudkan untuk menjaga agar kerja menjadi lebih dimanusiakan. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan , oleh karena itu sebagaimana diterapkan…
ANALISIS PENERAPAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN WANITA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Oleh: DEDI IRAWAN Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan instrumen hukum yang mengelaborasi peraturan-peraturan sebelumnya terkait…
ANALIS1S TUGAS DAN FUNGSI KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (Studi Di kepolisian Sektor Kota Sukarame) Oleh MUHAMMAD R1ZA T, SH 14.12.28.05H Berhasil atau tidaknya stabilitas Kamtibnas sangat bergantung dengan kebijakan pola koordinasi kepolisian dengan semua pihak yang terkait. Oleh karenanya,maka sesuai doktrinnya bahwa polisi harus melaksanaka…
Yeti Salviyana, NPM. 14118040, dengan judulPengaruh Implementasi pelayanan kartu tanda penduduk (KTP) terhadap kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana Implementasi pelayanankartu tanda penduduk(KTP) terhadap kepuasan masyarakat Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung. (2) Ba…
Yuni Dwi Murniyati. NPM 14111056. 2018. Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung. Program Studi Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Bandar Lampung. Dosen Pembimbing, Dr. Yadi Lustiadi M.Si Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu S…
Wike Prihandini NPM 14118046, Dengan judul Pengaruh Tunjangan Kinerja Terhadap Disiplin Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, dibawah bimbingan Dr.Hj. Ida Farida, M.Si. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah Tunjangan kinerja berpengaruh terhadap Disiplin Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. (2) Faktor-faktor Apa saja yang mempengaruhi …
Penelitian ini menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Penyediaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Kresnowidodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang efektivitas implementasi kebijakan Pupuk Bersubsidi, serta untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah yang ada. Dalam menganalisis implementasi kebijak…