Ditapis dengan
Undang - Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 1999 (UU RI N…
Arbitrase sebagai suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan masih lebih diminati, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional. Dengan adanya perkembangan dunia usaha dan lalu lintas perdagangan nasuonal maupun internasional, reglemen acara perdata yang dipakai sebagai …
- Edisi
- Edisi 7
- ISBN/ISSN
- 978-979-8767-70-8
- Deskripsi Fisik
- 54 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM u
Undang - Undang Pangan 2012 (UU RI No. 18 Tahun 2012)
Pembentukan undang-undnag nomor 7 tahun 1996 tentang pangan yang dinyatakannya tidakberlaku lagi dan diubah menjadi undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, dikarenakan undang-undang nomor 7 tahun1996 tentang pangan tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat akan pangan yang meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk.
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-484-2
- Deskripsi Fisik
- 242 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM u
Undang - Undang Kejaksaan (UU RI No. 16 Tahun 2004)
Dalam melaksanakan fungsi, tugsd, dan wewenangnya, Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dal…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 979-007-478-6
- Deskripsi Fisik
- 143 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM u
Perihal Undang - Undang
Pentingnya undang-undang tertulis atau statutory laws merupakan salah satu ciri utama dari sistem hokum civil law seperti yang dianut di Indonesia.kedudukan statutory laws lebih diutamakan disbanding dengan putusan hakim atau yurisprudensi.untuk itu diutuhkan banyak sekali undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Negara oleh lembaga-lembaga Negara,membatasi kekuasaan penyelenggaraan Negara,…
- Edisi
- Edisi 2
- ISBN/ISSN
- 978-979-769-307-7
- Deskripsi Fisik
- 284 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 JIM p
Revisi MD3 (UU RI No. 17 Tahun 2014) MPR< DPR, DPD, DPRD
Penggantian Undang-undang No. 27 Tahun 2009 terutama dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan, seperti dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, yang membatalkan beberapa ketentuan y…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-589-4
- Deskripsi Fisik
- 354 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM r
Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Huku…
Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang diundangkan pada 26 november 2008 memang sangat diperlukan dan diharapkan dapat mengatasi masalah pornografi yang terjadi di Indonesia.pornografi sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan masyarakat Indonesia memang telah berkembang demikian pesatnya dan sangat meresahkan masyarakat,karena mengakibatkan terjadinya tindak pi…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-399-9
- Deskripsi Fisik
- 391 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 NEN u
Peraturan Pemerintah Tentang Desa Tahun 2014
PP NO. 34 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa PP No. 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Dilengkapi: Permendagri No. 35 tahun 2007 tentang pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-72013-0-9
- Deskripsi Fisik
- 182 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM p
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
Seiring dengan Reformasi Birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan Kepemerintahan yang baik. Maka Reformasi birokrasi pada tataran Pemerintah Daerah diarahkan untuk melakukan koreksi dan melakukan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadsi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Untuk itu ditetapkanlah PP No.…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 979-3519-07-x
- Deskripsi Fisik
- 160 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM p
Petunjuk Pelaksanaan (JUTLAK) Kepres No 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksa…
buku ini memuat petunjuk teknis pelaksanaan keputusan presiden nomor 18 tahun 200 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah.
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 247 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM p
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Karantina Ikan
Buku kecil ini memuat PP No. 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan yang di dalamnya mengatur berbagai upaya untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina baik dari luar negeri maupun dari suatu area ke area yang lain di dalam negeri atau keluarnya hama dan penyakit ikan karantina tersebut dari wilayah Negara Republik Indonesia. Perlu juga diketahui bahwa PP No. 14 t…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 77 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah