Politik hukum : hak atas air

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-5589-3

Deskripsi Fisik

xiii, 380 Hlm. il.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320 SUT p

Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia; Identifikasi Faktor-fakt…

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia para founding fathers telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemencaran kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Cita desentralisasi ini senantiasa menjadi bagian dalam praktek pemerintahan Negara sejak berlakunya UUD 1945, terus memasuki era Konstitusi RIS, UUDS 1950 sampai pada era kembali ke UUD 1945 yang dikukuhkan lew…

Ilmu Negara

Pemahaman tentang negara. pada hematnya selalu beriiringan dengan perkembangan sejarah. Di dalam sejarah, khususnya ketatanegaraan. Hal ini terjadi karrena kelahiran pengertian-pengertian tersebut tidak bebas dari kenyataan hidup jamannya, yang pada gilirannya memunculkan banyak aliran dan pandangan tentang ilmu negara. Dalam buku ini pengertian-pengertian tentang ilmu negara diuraikan secar…

Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Edisi Revisi)

Kebijakan publik merupakan salah stau dimensi pokok dalam ilmu dan praktik administrasi publik. Sebagai salah satu unsur penting dalam administrasi publik, kebijakan publik dianalogikan fungsinya sama dengan fungsi otak pada tubuh manusia, akrena melalui instrumen ini, segala aktivitas kehidupan bernegara, dan bersmyarakat mulai dilakukan oleh birokrasi, plus pihak swasta dan masyarakat. Dalam…

Ilmu Negara

Seluk beluk teori yang berkembang dalam ilmu negara berfungsi sebagai pengantar hukum tata negara dalam arti luas yang dipelajari mahasiswa Hukum Tata Negara. Buku ini berisi kumpulan teori tentang hakikat negara, pembenaran hukum negara, terjadinya negara, tujuan negara, bentuk negara dan bentuk pemerintahan, kedaulatan, unsur-unsur negara, fungsi negara, konstitusi sendi-sendi pemerintahan,al…

EKUITAS, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 20 No. 1 - Maret 2016

EKUITAS, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 20 No. 1 - Maret 2016, berisi: MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA TIMUR Nurul Huda, Nova Rini, Yosi Mardoni, Desti Anggraini, Khamim Hudori - 1-17 ATTITUDE AND PURCHASE INTENTION TOWARDS TEMPE PRODUCERS JOINING THE PROTESTS A Study in Central Java Kresno Agus Hendarto, Basu Swastha Dharmmesta, B. M Purwanto, Moira M. M Moeliono - 18 – 3…

Hukum pemerintahan daerah

Tak dapat dipungkiri, perubahan dinamika kewenangan pemerintah pusat ke daerah menimbulkan sejumlah konsekuensi logis. Konsekuensi-konsekuensi itu mulai dari berupa pembentukkan peraturandaerah hingga kepada implementasi kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahui saat ini tentang apa dan bagaimana serta dinamika yang terjadi terkait hukum yang men…

Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah

Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini terdapat banyak sekali kasus mengenai perbuatan-perbuatan pemerintah yang secara substansial dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Namun, karena didasarkan pada peraturan perundang-undanganyang dikeluarkan oleh Negara, perbuatan ini tidak dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Keadaan semacam ini jelas menimbulkan kerugian dan rak…

E-PAPER LAMPUNG POST : Edisi Jumat 11 September 2020

Edisi

No. 15293/TAHUN XLVI

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

16 hlm : ill. ; 70 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 300.5 TIM k

E-PAPER LAMPUNG POST : Edisi Kamis 10 September 2020

Edisi

No. 15292/TAHUN XLVI

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

16 hlm : ill. ; 70 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 300.5 TIM k