Tindak pidan akorupsi telah enimbulkan kerusakan dalam berabgai sendi kehidupan masyarakat,bangsa, dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa.selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus serta berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya guna menumbuhkan kesadaran dan sikpa tindak masyarakat yang anti…
PP R I no 43 Thn 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Uu RI no 10 Thn 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU no 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-undang.
Peranan tekonolog menjai perhatian utama di negar-negara maju dalam mejawab permaslaahan pembangunan bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di berbagai Negara maju, kebijakan ekonomi dan kebijakan teknologi semakin terintegrasi dan diselaraskan untuk meningkatkan daya saing nasional. Dengan demikian, salah satu kebijakan diarahkan kepada meningkatkan pednayagunan teknologi dalam sector pr…
. undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan .peraturan pemerinntah republic Indonesia nomor tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang republic indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan .instruksi presiden republic Indonesia nomor 1 tahun 1991 .keputusan menteri agama republic Indonesia nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi presiden republic…
Buku ini memuat undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dilengkapi dengan intruksi presiden republik Indonesia nomor 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menenga; peraturan menteri negara koperasi dan ukm, nomor: 02/Per/M.KUKM/I/2008 tentang pembersayaan business development services-provid…
Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,tindak pidana yang terjadi saat ini telah berkembang pesat,sifatnya telah menjadi lintas batas Negara (interboundary),canggih (sophisticated),terorganisasi (organized),dan beragam (varied),seperti money laundering,illegal,pajak,korupsi,terrorism,penggelapan uang hasil transaksi narkoba,pajak,korupsi,dan lain lain.untuk memberantas kejahatan…
undang-udnang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. dalam undang-undang ini di atur menegnai hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum para penyedia jasa terhdap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan penerbangan serta kepentingan internasional atas objek pesawat udara yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan indonesia. buku ini memuat undang-unang nomor 1…
UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang sebagai pengganti UU No 24 Tahun 1992 Tentang pentaan ruang, untuk mengantisipasi kompleksitas hukum dalam penataan ruang dan sebagai dasar penegakan hukum dalam penataan ruang. Buku ini memuat UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang dilengkapi dengan PP No 26 Tahun 2998 Tentang rencana tata ruang wilayah Nasional dan Kepres No. 62 tahun…