Omnibus law : teori dan penerapannya

Buku berjudul "Omnibus Law" berisi latar belakang pembentukan omnibus law di Indonesia, khususnya pembentukan omnibus law pada masa setelah orde reformasi, termasuk mengulas dampak banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak masa penjajahan belanda dan ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Buku ini juga mengulas persoalan konflik norma dan tumpang tindih kewenangan.

Omnibus law dalam grand desain sistem hukum Indonesia : studi kasus UU No. 1…

Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, telah disahkan DPR dan telah ditandatangani oleh Presiden, dengan nomenklatur UU.No.11 Tahun 2020, namun masih menimbulkan kekhawatiran publik, terutama para kaum pekerja/buruh. Politik hukum dari pembentukan UU Cipta Kerja secara formal dan materiil, alih-alih memberikan kemudahan kepada buruh, sejatinya malahan lebih menunjukkan keberpihakannya kepada pe…

KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) & KUHAP (kitab undang-undang hukum ac…

Edisi

Cet. 4.

ISBN/ISSN

978-602-394-427-9

Deskripsi Fisik

396 hlm.; 19 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.598 BHU k

Kitab Undang-undang hukum KUH perdata

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-5448-52-2

Deskripsi Fisik

556 hlm.; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.598 TIM k

Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang (Edisi 2)

Kebijakan Prolegnas diarahkan pada terbentuknya UU di bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam, lingkungan hidup pertahanan dan keamanan. Secara operasional, prolegnas berisi daftar urutan rancangan undang-undang (RUU) yang akan diundangkan menjadi UU Buku hadir untuk memaparkan bagaimana proses dan t…

Amandemen undang-undang ITE informasi dan transaksi elektronik (UU RI No. Tah…

Edisi

Cet. 3.

ISBN/ISSN

978-979-007-719-5

Deskripsi Fisik

viii, 318 hlm.; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 RED a

Pembahasan Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Untuk mempermudah penerapan undang-undang nomor 15 tahun 2003 jo. Peraturan pemerintahan pengganti undnag-undang nomor 1 tahun 2002, perlu adanya buku yang dapat di pergunakan sebagai pedoman untuk menerapkan undang-undang tersebut. Di dalam buku ini dibahas mengenai apa yang di maksud tindak pidana terorisme, penyedikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, kompensasi, restitusi, …

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Pajak Penghasilan (PPh) Waj…

taxpalnning, kewajiban dan hak wp, pemungutan PPN dan PPH, penghasilan dan biaya, penyusutan dan amortisasi fiskal, rekonsiliasi rugi laba fiskal equalisasi, perbandingan utang dan modal, revaluasi aktiva tetap, studi kasus PT x thun 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan

Bagaian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi