Cikal bakal dari buku ini merupakan hasil dari kegiatan mengajar pada program paca sarjana di bidang hukum pada universitas parahyangan di Bandung dalam periode tahun 1955-2000. Buku ini smeula berbentuk pedoman uliah, dan sudah beberapa kali diperbaiki sebelumterbit dengan judul dasar-dasar merancang kontrak pada tahun 1998. Di luar dugaan saya, ilmu sederhana yang dimuat dalam buku dasar-dasa…
Bahan bacaan tentang hukum kontrak internasional yang menyajikan materihukum kontrak internasional dalam bahasa Indonesia sangat langka di Indonesia. Buku ini diterbitkan untuk tujuan mengisi kekosongan itu. Buku ini menyajikan aspek teori, konsep, asas, norma, dan teknik hukum kontrak nternasional dalam susunan yang unik dan komprehensif.
IMPLEMENTASI PASAL 9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG AIR TANAH (Studi Pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pesawaran) Oleh : Agus Laila Yusmanita Pemakaian air tanah merupakan alternative terakhir setelah air permukaan karena proses terjadinya air tanah memerlukan proses waktu cukup lama. Keberadaan air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan dan e…
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Perkara Nomor 16/Pid/Sus/2015/PN.Met) ABSTRAK Oleh ANDY YUNARA NPM 14.12.26 006 Anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Hal ini karena anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum, sehingga anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelampiasa…
IMPLEMENTASI PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung) ABSTRAK Oleh : Hasan Basri Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan dalam bentuk uji tipe dan uji berkala, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal …
ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 24/PID.SUS-ANAK/2014/PN.KLA TENTANG DIVERSI (Studi Pada Pengadilan Negeri Kalianda) Oleh YULIS SEPTIANA 14.12.26.073 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang menghadirkan konsep Diversi dan restorative justice yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku, korban dan masyarakat sebagai bentuk penyelesaian perkara. Diversi dilakukan d…
IMPLENTASI PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Perkara Nomor: 01/Pen.Pid-Anak/2015/PN.Kla) ABSTRAK Oleh ARINA SUSANTI 14.12.26.063 Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan juvenile delinguency dewasa ini semakin meluas dan beragam. Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik…
Judisial diskresi sering terjadi disparitas kesenjangan dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim, akibat disparitas mencolok dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku selain menimbulkan ketidakadilan, tentu akan menimbulkan ketidakpuasan dikalangan para pelaku dan kalangan masyarakat, konsekwensi logis dai sistem hukum berjiwa liberal individual yang mana sistem hukum memi…
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DALAM PELAKSANAAN TEKNIS PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH (Studi pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung) Oleh : MULYANI Guna mewujudkan tertib administrasi terhadap barang milik Negara/daerah pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan yakni Peraturan Pemerintah…
Pembanguna tak boleh berhentiketika tahun politik terjadi. Dan tak boleh hanya digenjot pada awal - awal kekuasan dijalankan. Pembangunan apapun harus dilaksanakan sesuai dengan arahan pembangunan, sesuai dengan rencana strategis menyejahterakan masyarakat dengan cepat dan termanajemen dengan baik maka akan menimbulkan masalah juga.