Hukum pidana internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat pasca perang dunia II merupakan sejarah kelam dalam peradaban manusia sekaligus laboratorium bagi perkembangan hukum pidana internasional. Selain itu, kondisi di penghujung dan awal milenium ini juga membawa banyak perubahan dalam hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional adalah disiplin ilmu yang merupakan gabunga…
IMPLEMENTASI PASAL 82 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Kla) ABSTRAK Oleh ARIS FITRA WIJAYA 14.12.26.011 Tindak pidana persetubuhan terhadap anak sering terjadi di Negara Republik Indonesia, hal demikian perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satunya terjadi di wilayah …
Buku ini membahas dinamika di sektor trasportasi di tengah - tengah pembangunan daerah yang sedang terus didorong dan digalakkan oleh pemerintah. Kadang dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan melupakan pentingnya menjamin kondisi trasportasi yang selalu handal, sehingga menimbulkan imbas pada munculnya maslah di sektor ini, seperti kerusakan jalan yang tidak kunjung diselesaikan, kapasita…
IMPLEMENTASI PASAL 9 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH (Studi Pada Samsat Kabupaten Pringsewu UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Wilayah VII) ABSTRAK Oleh SUSTI RUMIANTI 14.12.26.058 Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan pengenaan pajak kendaraan bermotor progresif yang di selenggarakan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung…
ANALISIS PENJATUHAN PIDANA MINIMAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Perkara Nomor: 29/Pid/2014/PT.TK) Oleh HETY NOVITA SARI Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur seharusnya dipidana maksimal, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain, kenyataannya majelis hakim menjatuhkan pidana mini…
IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KOMPETENSI TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL (Studi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) ABSTRAK Oleh : LIES APRIYANI Proses penyusunan hasil standar kompetensi manaje…
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA (MEDEPLEGER) DALAM MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA Studi Perkara Nomor: 47/Pid/2015/PT.TJK) Oleh JUNAIDI Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, sehingga aparat penegak hukum harus melaksanakan penegakan hukum terhadap pelakunya. Permasalahan penelitian: Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelak…
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN EVALUASI JABATAN (Studi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) ABSTRAK Oleh DEVIANTY Perumusan hasil evaluasi jabatan di lingkungan pemerintah provinsi lampung dilakukan melalui empat tahap yaitu persiapan,pelaksanaan pembaha…
ANALISIS PEMULIHAN HAK TERDAKWA YANG DINYATAKAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN RECHVERVOLGING) (Studi Putusan Nomor 740/Pid.B/2014/PN.Tjk) Oleh : Denny Pramudya Kardinal Putra Terdakwa yang dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka memperoleh pemulihan hak-hak dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pemul…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN WARGA BINAAN PELAKU CONCURCUS REALIS DALAM TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) Oleh : DES ELINA Bahwa kejahatan yang dilakukan terjadi pada tahun 2015 yang dilakukan oleh warga binaan pada lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan Pasal 338 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 10 Tahun dan selama pel…