ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 (Putusan Nomor: 69/PHP.KOT-XIV/2016) Abstrak Oleh : ABD. KODRAT S Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bebas dan adil merupakan salah satu indikator procedural bagi ada tidaknya demokrasi disuatu Negara. Bagai…
Implementasi Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (Studi Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Oleh : VIVIT AYU LESTARI 14.12.27.188 Bantuan langsung Tunaiadalah jenis biaya perlindungan sosial dengan sistem cash transfer yang disediakan pemerintah sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak untuk m…
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI PEKON TAMBAHREJO KECAMATAN GADING REJO KABUPATEN PRINGSEWU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi pada kantor pekon Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo-Pringsewu) Oleh : EMI SUSANTI Pengawasan proses pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pe…
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM TENTANG RESTORATIVE JUSTICE PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN. (Studi Putusan Nomor 03/Pid.C/2015/PN.Kot) Oleh : Martha Diana NPM : 14.12.27.105 Penelitian ini mengkaji landasan pemikiran apa yang dipergunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana ringan yang diputus oleh pengadilan Negeri Kota Agung. Dalam memutus tindak p…
SINKRONISASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2011-2030 TERHADAP PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PENATAAN TAMAN KOTA DI KOTA BANDAR LAMPUNG ABSTRAK Oleh : MEILIYANA ZA 14.12.27.108 Sinkronisasi mer…
ANALISIS UPAYA HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN ATAU PENIPUAN (Studi Putusan Nomor : 913/Pid.B/2014/PN.Tjk) Oleh : ZAILANI 14.12.27.184 Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat marak terjadi yaitu tindak pidana penggelapan dan penipuan. Penggelapan dan penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermoda…
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR : M.HH-24.PK.01.01.01 TAHUN 2011 TENTANG PENGELUARAN TAHANAN DEMI HUKUM (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandar Lampung) Oleh: HARY WIBOWO Pada proses pemidanaan ada upaya paksa bagi pelaku tindak pidana, yaitu penahanan. Penahanan pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia karena dit…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 82/PID.B/2014/PN.SKD) Oleh : Linda Susilawati Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Sehingga perbuatan ini sering menimbulkan reaksi sosial dalam masyarakat, kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan, dimana hampir setiap hari dapat kita lihat di media elektronik maupun d…
IMPLEMENTASI EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBIMBINGAN PASCAREHABILITASI GUNA PENCEGAHAN PENGULANGAN TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Oleh NURHAYATI 14.12.27.128 Upaya mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seorang warga binaan pemasyarakatan atau terpidana perkara Nar…
Kota Bandar Lampung sebagai sebuah kota yang mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan keanekakeragaman kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Khusus perjalanan dalam kota di jalan ,Agung perjalanan terbanyak umumnya terjadi di pagi hari dan sore hari dimana orang banyak melakukan kegiatan dalam waktu serentak dan menimbulkan tundaan. Kota Bandar Lampung memiliki beberapa ruas jalan yan…