(Teisis) Implementasi Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tenta…

IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) (Studi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat) OLEH MUHAMMAD ZINNUR NPM. 14.12.27.116 Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkat…

(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Memperdagangkan Barang Yang Tidak …

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDNAG-UNDNAG PERLINDUNGAN KONSUMEN Oleh : MUHAMMAD YANI Bahwa peredaran handphone yang diduga palsu semakin marak terjadi di Bandar Lampung adanya beberapa tempat perbelanjaan yang menawarkan dan menjual berbagai macam Handphone yang diduga palsu dengan beragam harga yang sang…

(Tesis) Implementasi Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tent…

IMPLEMENTASI PASAL 20 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK MELALUI STANDAR PELAYANAN (Studi di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung) ABSTRAK Oleh Ramadhiana Ikhwaningtiari 12.812.1263 Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sampai saat ini belum dilakukan dengan maksimal oleh pemerintah, sep…

(Tesis) Analisis Dampak Penataan Kelembagaan Berdasarkan Undang-undang Nomor …

ANALISIS DAMPAK PENATAAN KELEMBAGAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Lampung) ABSTRAK Oleh : METTY RUTHNA SARI Proses penyusunan hasil Analisis Dampak Penataan Kelembagaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah melalui prosedur pengumpulan data PNS, serta identifikasi…

(Tesis) Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Uang Pengganti Sebagai …

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN KEPADA TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Perkara Nomor 27/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Tjk Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang) Oleh RIZKY SILVIA UTAMI 14.12.26.043 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat dua instrument yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal …

(HUKUM) Hukum transaksi elektronik di indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-6913-41-8

Deskripsi Fisik

v, 193 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 343.07 ABD h c.1

Proses Legislatif

Proses legislatif adalah mata kuliah baru bagi universitas yang melakukan perkuliahan berbasis kompetensi. Hal ini karena waktu dulu ketika hanya bernama sistem pemerintahan Indonesia hanya membahas ilmu pemerintahan saja kendati biang persoalan ada pada proses legislasi yang membahas multi disiplin, yaitu input yang bernuansa politik, proses yang bernuansa ilmu pemerintahan, output yang be…

Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi

Tujuan pendidikan tinggi dalam UU No. 12 Tahun 2012, yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Untuk merujudkan kepentingan tersebut, seluruh mahasiswa harus mengikuti pembelajaran mata kuliah dasar umum yang dikenal dengan MKDU (general …

(Tesis) Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentan…

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM KERANGKA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI LEMBAGA PEMBINAAN WARGA BINAAN Oleh RAMA RISANDHI 14.12.26.069 ABSTRAK Tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah pemutihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antar warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat (reintegr…

Pendidikan Pancasila (Edisi Reformasi 1998)

Kondisi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dewasa ini,serta penyimpangan implementasi pancasila pada masa orde lama dan orde baru menimbulkan gerakan reformasi di Indonesia,sehingga terjadilah suatu perubahan yang cukup besar dalam berbagai bidang terutama bidang kenegaraan,hukum maupun politik.konsekuensinya mengahruskan kita untuk merevisi ulang atas materi pendidikan pancasila terutama …