Carut-marut norma, itulah pilihan kata yang tepat untuk menggambarkan situasi dan kondisi regulasi di Indonesia khususnya dalam lapangan hukum agraria/pertanahan. Carut-marut norma, manifestasinya berupa saling bertentangan, tidak harmonis, tidak sinkron, dan tumpang-tindih, yang ditemukan dalam sejumlah norma (peraturan perundang-undangan) di Indonesia khususnya dalam hukum agraria/pertanahan…
Timbulnya hukum karena manusai hidup bermasyarakat. Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban pibadi dalam hidup bermasyarakat karena itu manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Hukum perdata mengatur siapakah yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Manusia adalah makhlup ciptaan tuhan yang di jadikan atas jenis kelamin pria dan wanita. Sesuai dengan kodratnya, merek…
Survei komplit dasar-dasar teori dan empiris kebijakan moneter serta prinsip-prinsip dan praktik kebijakan bank sentral dalam satu buku. Referensi penting bagi mereka yang ingin mendalami bidang-bidang tersebut. Prof. Dr. Boediono, Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Mantan Wakil Presiden RI, Mantan Gubernur Bank Indonesia Buku referensi yang lengkap dengan su…
Pengantar Hukum Indonesia maupun pengantar ilmu hukum sama sama merupakan pengantar untuk mempelajari hukum, dan meru pakan matakuliah dasar yang wajib dikuasai oleh setiap mahasiswa fakultas syariah dan hukum. Pengantar hukum Indonesia mempelajari hukum yang berlaku di suatu tempat (dalam hal ini Indonesia), serta terikat pada waktu tertentu (dalam hal ini hanya hukum yang se…
Setiap negara memiliki sistem politik tertentu, termasuk Indonesia. Sistem politik bagi setiap bangsa merupakan “urat nadi” yang menjadi saluran darah bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara yang sehat dan sejahtera. Fungsi sistem politik yang sehat dan sejahtera tertumpu pada harapan yang besar dari bangsa dan negara untuk mengartikulasi “aliran darah” bagi tumbuh dan berkemba…
Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia para founding fathers telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemencaran kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Cita desentralisasi ini senantiasa menjadi bagian dalam praktek pemerintahan Negara sejak berlakunya UUD 1945, terus memasuki era Konstitusi RIS, UUDS 1950 sampai pada era kembali ke UUD 1945 yang dikukuhkan lew…