(FEB) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 25 (revisi 2009) : Kebij…

Edisi

15 Desember 2009

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

55 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

FEB 657.05 IKA p

Majalah Parlementaria : Kontroversi Cukai Plastik

Edisi

Edisi 175 th. 2019

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

79 hlm : ill. ; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 320 TIM m

(FISIP) Analisis Kebijakan : Dari formulasi ke penyusunan model-model impleme…

Buku ini hadir di tengah sidang pembaca untuk memberikan pembekalan awal bagi para mahasiswa yang belajar pada jurusan-jurusan ilmu potitik, ilmu pemerintahan, sosiologi, komunikasi, administrasi publik, dan masyarakat akademik yang memiliki kepedulian pada persoalan kebijakan publik. Secara khusus, melalui buku ini diharapkan sidang pembaca dapat memperoleh wawasan yang memadai tentang kebijak…

(FISIP) Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer

Buku ini menguraikan tentang perlunya kemitraan antara dunia perguruan tinggi, industri dan pemerintah dalam rangka mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk menghadapi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 melalui konsep tripe helix. Universitas tidak hanya berperan sebagai penghasil pengetahuan, namun juga penghasil lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masy…

Dasar-Dasar Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan sukse semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa baik sebagai KPA, PPK, Pokja ULP, Pejabat pengadaan, maupun penyedia barang/jasa harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang cara pengadaan barang/jasa pemerintah.

Convey Report, Vol. 1 No. 4 Tahun 2018, OSIS mendayung diantara dua karang : …

Edisi

Vol. 1 No. 4 Tahun 2018

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

50 hlm ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 297.27 TIM c

Hukum Bisnis : Telaah tentang pelaku dan kegiatan ekonomi

Buku ini membahas pelaku dan kegiatan ekonomi sesuai dengan stratifikasi, status dan ruang lingkup usahanya, dilihat dari stratifikasinya di bahas pelaku ekonomi mikro, kecil, menengah dan besar. dilihat dari statusnya dibahas pelaku ekonomi berbadan hukum dan bukan badan hukum. pelaku ekonomi yang berbadan hukum berbentuk badan hukum koperasi atau perseroan terbatas. pelaku ekonomi yang tidak …

Pranata hukum, Vol. 9 No. 1 januari 2014, jurnal ilmu hukum

Pranata hukum, jurnal ilmu hukum, Volume 9 nomor 1 januari 2014 berisi: Pengalihan fungsi pengawasan lembaga perbankan dari bank indonesia ke otoritas jasa keuangan-zulfi diane zaini,pp. 1-14 Analisis penyelenggraan penataan ruang dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di kabupaten lampung timur-Lintje anna marpaung,pp. 15-25 Kewenangan DPRD dalam membahas dan menindaklanjuti laporan per…

Pranata Hukum Vol. 4 No. 1 - Januari 2009, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Band…

Pranata Hukum Vol. 4 No. 1 - Januari 2009, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, berisi: Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Propinsi Lampung Erlina B. Harmonisasi Hukum dan Kebijakan dalam Penegakan Hukum Lingkungan Erina Pane Tanggung Jawab Badan Pengawas dalam Koperasi sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum Meita Djohan Oelangan Penyelesaian Sengketa dalam Pembiayaa…

Pranata Hukum Vol. 1 No. 1 - Juli 2006, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar …

Pranata Hukum Vol. 1 No. 1 - Juli 2006, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, berisi: Kekuasaan Kehakiman dan Pandangan Hukum Progresif : Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat . Nurhadiantomo Kedudukan Sumbangan Pihak Ketiga terhadap Keuangan Daerah Propinsi Lampung Yulia Neta M. Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Kebijakan Hukum Lingkungan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Han…