Buku ini membahas pelaku dan kegiatan ekonomi sesuai dengan stratifikasi, status dan ruang lingkup usahanya, dilihat dari stratifikasinya di bahas pelaku ekonomi mikro, kecil, menengah dan besar. dilihat dari statusnya dibahas pelaku ekonomi berbadan hukum dan bukan badan hukum. pelaku ekonomi yang berbadan hukum berbentuk badan hukum koperasi atau perseroan terbatas. pelaku ekonomi yang tidak …
Pranata hukum, jurnal ilmu hukum, Volume 9 nomor 1 januari 2014 berisi: Pengalihan fungsi pengawasan lembaga perbankan dari bank indonesia ke otoritas jasa keuangan-zulfi diane zaini,pp. 1-14 Analisis penyelenggraan penataan ruang dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di kabupaten lampung timur-Lintje anna marpaung,pp. 15-25 Kewenangan DPRD dalam membahas dan menindaklanjuti laporan per…
Pranata Hukum Vol. 4 No. 1 - Januari 2009, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, berisi: Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Propinsi Lampung Erlina B. Harmonisasi Hukum dan Kebijakan dalam Penegakan Hukum Lingkungan Erina Pane Tanggung Jawab Badan Pengawas dalam Koperasi sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum Meita Djohan Oelangan Penyelesaian Sengketa dalam Pembiayaa…
Pranata Hukum Vol. 1 No. 1 - Juli 2006, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, berisi: Kekuasaan Kehakiman dan Pandangan Hukum Progresif : Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat . Nurhadiantomo Kedudukan Sumbangan Pihak Ketiga terhadap Keuangan Daerah Propinsi Lampung Yulia Neta M. Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Kebijakan Hukum Lingkungan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Han…
Fungsi sektor transportasi sangat penting dalam pembangunan, yaitu (1) sebagai penunjang terhadap peningkatan kegiatan pada sektor-sektor lain, dan (2) sebagai pendorong untuk membuka keterisolasian daerah-daerah. Transportasi merupakan kekuatan yang membentuk wajah dan perkembangan suatu daerah atau wilayah dalam jangka panjang mendatang (transportation as the formative power).
Pembangu…
Simpulan dalam penelitian ini adalah; pertama, penetapan kebijakan hukum untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro belum menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan pemerintah provinsi lampung Kedua, peran birokrat di Pemerintah provinsi Lampung dalam menetapkan kebijakan hukum usaha mikro belum maksimal terutama dalam pelaksanaan proses inisiasi, konsultasi publik, sinergritasparti…
Buku ini merupakan hasil inventaris terhadap berbagai artikel tulisan atau makalah dari beberapa dosesn pengajar dan narasumber dari berbagai kegiatan forum ilmiah yang telah diselenggarakan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tulisan-tulisan yang dimuat dalam buku ini menggambarkan berbagai sudut pandang dalam menykapi dan menganalisa perkemb…
Buku ini mengetengahkan kajian secara holistik, teoritis, dan aplikasi kebijakan pendidikan dalam perspektif kekinian sebagai upaya merangsang pemikiran cerdas berkenaan dengan cita-cita, komitmen, dan konsistensi penyelenggaraan pendidikan nasional yang berkepribadian pancasila dan berkemampuan kompetitif global.
Dalam waktu terakhir ini, semakin banyak pihak menaruh peratian atas apa yang dilakukan bank sentral RI (BI). Sepertinya ini terjadi sejak ada beberapa peristiwa dalam beberapa tahun terakhir yang dianggap beberapa pihak cukup kontroversial.meskipun BI mempunyai status khusus sebagai lembaga negara yang independen yang dilindungi undang-undang , namun bukan berarti bahwa BI tidak dapat diketahu…
Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia: Lahirnya Tren Baru Teknologi, Bisnis, Ekonomi, dan Kebijakan di Indonesia