ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA MENGALIHKAN, MENGGADAIKAN ATAU MENYEWAKAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA (Studi Perkara Nomor: 286/Pid.B/2016/PN.Tjk) Oleh YOLANDA VIESIVICA DAIZY Salah satu perkara tindak pidana mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang d…
Buku ini memuat konsep-konsep dan teknik-teknik dasar yangterdapat di sistem operasi.konsep-konsep dasar yang dibahas buku ini meupakan prasyarat awal untuk pemahaman inti pokok yang terdapat di sistem operasi. Buku ini membahasa konsep-konsep pokok dari subsistem-subsistem (komponen-komponen) sistem operasi, yaitu: 1. Sekilas model sistem komputer 2. Manajemen proses 3. Kongkurensi 4. Man…
EVEKTIVITAS PASAL 25 PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (Studi Di Kecamatan Kalianda) Oleh: Rudy Akbarta Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lampung Selatan selain diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, juga diatur dengan peraturan Daerah yaitu bPerda Nomor …
Buku ini membahas seacra ringkas, lugas namun menyeluruh terhadap konsep-konsep sangat fundamentalyang harus dipahami mahasiswa dan praktisi di bidang komputer dan peragkat lunak. Contoh-contoh yang diberikan meliputi linux dan windows (window95 dan window nt) untuk lebih memberikan gambaran yang lebih jelas dari konsep-konsep dan teknik-teknik yang dibahas. Revisi kelima ini merupakan perbaik…
ANALISIS FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM PROSES IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG KELOMPOK USAHA BERSAMA (Studi di Kecamatan Palas KabupatenLampung Selatan) Oleh : RENDRA KURNIA MANCANUSA 15.12.29.042 Dalam rangka membantu percepatan pengentasan kemiskinan, Kementerian Sosial RI meluncurkan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), deng…
IMPLEMENTASI PASAI 102 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi di PT.Bumi Madu Mandiri Kabupaten Lampung Tengah) ABSTRAK Oleh Mutiara Previa Saesari Perlindungan bagi tenaga kerja dimaksudkan untuk menjaga agar kerja menjadi lebih dimanusiakan. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan , oleh karena itu sebagaimana diterapkan…
ANALISIS PERTIMBANCAN BANDING PEMIDANAAN YANG LEBIH BERAT DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2016/PT.TK) Oleh: MEIDIANSYAH Anak yang melakukan tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, namun demikian, mengingat usianya yang masih di bawah umur, hukum positif yang…
ANALISIS PENERAPAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN WANITA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Oleh: DEDI IRAWAN Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan instrumen hukum yang mengelaborasi peraturan-peraturan sebelumnya terkait…
ANALIS1S TUGAS DAN FUNGSI KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (Studi Di kepolisian Sektor Kota Sukarame) Oleh MUHAMMAD R1ZA T, SH 14.12.28.05H Berhasil atau tidaknya stabilitas Kamtibnas sangat bergantung dengan kebijakan pola koordinasi kepolisian dengan semua pihak yang terkait. Oleh karenanya,maka sesuai doktrinnya bahwa polisi harus melaksanaka…
ABSTRAK PROSES PEMECAIIAN PERKARA PIDANA (SPLITSING) SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Perkara Nomor 417/Pid.11/201/1)N,ijk Tahun 2015 ) Oleh: SOFIAN 14.12.28.088 Splitsing atau pemecahan perkara pidana adalah memecah satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara, pada dasarnya splitsing ini disebabkan faktor dimana terhadap sua…