Cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang penting demi memupuk kesadaran jati diri bangsa dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana cagar budaya, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana cag…
Perselisihan hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Apabila…
Desa merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Desa, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang menjalankan pemerintahan sendiri berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat dan merupakan pemerintahan terbawah. Kesatuan masyarakat ini tidak menggunakan nama yang sama di seluruh Indonesia. Desa yang kuat adalah desa yang memiliki pemerintahan yang k…
Adanya Badan Permusyawatan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif dan kepala desa sebagai kepala eksekutif yang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan saling berhubungan dan saling membutuhkan antara satu dengan lainya. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana peran kepala desa dan BPD dalam proses pembuatan peraturan desa di Desa Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu d…
Keberadaan lelang sebagai fungsi publik maupun privat sangat dibutuhkan. Pelaksanan lelang sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 telah memberikan kewenangan kepada KPKNL dalam melaksanakan yang sangat luas termasuk diantaranya lelang eksekusi. Permasalahan dalam penelitian adalah baga…
Perkembangan masyarakat terlihat pada lembaga yang ada pada masyarakat tersebut, baik itu lembaga di bidang ekonomi, social, budaya, teknologi maupun hukum. Untuk meningkatkan kesejahtteraan seluruh masyarakat, maka di lakukan pembanguan pada keseluruhan bidang tersebut. Pelaksanaan kegiatan pembanguan itu tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja tetapi juga melibatkan serta peran o…
Otoriatas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK adalah suatu lembaga pemegang otoritas tertinggi dan disebut lembaga extraordinary, dimana lembaga ini mendapatkan pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada lembaga-lembaga keuangan, seperti perbankan, pasar modal dan Lembaga Keuangan Non Bank (asuransi, dana pensiun dan termasuk di dalamnya lembaga pembiayaan konsumen), namun tidak it…
Tindak pidana pada dewasa ini semakin marak dan semakin beragam. Hal tersebut terkait juga karena perkembangan zaman dimana manusia semakin banyak akan kebutuhan dan karena hal itu pula manusia semakin berlomba - lomba dalam mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Sayangnya di negara kita ini lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi semua masyarakat untuk beker…
Program rehabilitasi rumah tidak layak huni seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena sasaran program ini adalah masyarakat kurang mampu yang sangat membutukan bantuan untuk perbaikan rumahnya, tetapi faktanya justru dana yang dianggarkan untuk program tersebut dikorupsi oleh Kepala Desa, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 157.075.000,00 (seratus l…
Pengubahan harga dan paket secara sepihak itu jelas sangat merugikan konsumen. Pada Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan dilarang mencantumkan klausula baku apabila, Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan den…