Bertititk tolak dari ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, maka hukum perikatam menganut sistem terbuka (asas kebebasan berkontrak), artiya apa saja yang dijanjikan oleh pihak-pihak akan mengikat bagaikan undang-undang bagi yang membuatnya. Kekuatan mengikat ini tidak bersumberkan dari kebebasan para pihak yang membuatnya, melainkan atas dasar ketentuan undang-undang (pasal 1320 KUH Perdata). Ket…
Perjanjian atau kontrak yang batal atau batal demi hukum (void, nietig) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (null and void atau void ab initio). Kondisi ini akan merugikan salah satu pihak akibat gugatan perdata yang diajukan mitra bisnisnya. Beberapa gugatan perdata yang kerap terjadi, putusan dari pengadilan tidak berdasarkan pada substansi perjanjian atau kontrak, melainkan syarat fo…
Hukum adat adalah satu satu cabang ilmu hukum yang patut dipelajari. Mempelajari hukum adat memberikan manfaat yang tidak sedikit. Dengan mempelajari hukum adat, kita dapat memahami pedoman dan pengaturan apa yang menjadi landasan suatu masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama mereka. Pada gilirannya, dengan mengetahui hukum adat dapat membantu kita pula untuk menentukan hukum nasional seper…
Penegakan hukum pidana di Indonesia menemukan dua masalah besar,yaitu menumpuknya berkas perkara di pengadilan dan over kapasitas dilembaga permasyarakatan.banyak cara dan upaya yang telah ditempuh,salah satunya dengan usaha memperkenalkan kembali model-model penyelesaian alternative di luar system peradilan pidana.salah satu model yang dimagsud adalah dengan gagasan memberlakukan kembali penye…