Buku ini mendeskripsikan konsep penguasaan negara di bidang minaral dan batubara yang didasarkan atas konsep negara hukum kesejahteraan (verzorgingsstaat) dalam makna bahwa negara tidak hanya berkewajiban menjada ketertiban dan keamanan, tetapi berkewajiban mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya sebagai amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Atas pemikran tersebut, pemerintah mengganti Und…
Buku hukum pidana ini membahas tentang hukum positif indonesia dan mengetengahkan kajian hukum pidana. Kajian ini merupakan studi hukum normatif yang sangat mendasar untuk mengetahui hukum positif yang berlaku, serta didukung oleh teori , konsep, dan pendapat para pakar hukum pidana yang teruji keilmuannya. materi pokok buku ini membahas tentang teori hukum pidana, delik dalam hukum pidana, be…
Upaya Negara mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum pidana pada lembaga peradilan yang ada di Indonesia, adalah pintu terakhir yang menjadi harapan rakyat sebagai subjek hukum pencari keadilan, terutama dalam kedudukan seseorang sebagai terdakwa dari suatu kejahatan/tindak pidana yang dilakukannya. Harapan yang ditambatkan terdakwa ini adalah terwujudnya keadilan substantif dalam penjatuhan …
Amanat penderitaan rakyat mengenal bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan diperuntukkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi barulah terwujud tanggal 24 September 1960 dengan diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, …
Perkembangan hukum jaminan di indonesia dimulai sejak masa pemerintahan belanda, jepang, dari zaman kemerdekaan sampai dengan era reformasi saat ini. Sejak itu sudah banyak hukum tentang jaminan yang telah disahkan menjadi undang-undang. Sejak masa kemerdekaan sampai era reformasi, ketentuan hukum yang mengatur jaminan adalah undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok …
Buku Aspek Hukum Startup ini berisi tentang dinamika perusahaan rintisan (startup company) mulai dari pendirian Startup (perusahaan rintisan), persoalan yang dihadapi startup, baik persoalan hukum yang sifatnya internal hingga persoalan yang sifatnya eksternal (menyangkut pihak ketiga). Demikian juga buku ini membahas aspek hukum pada operasionalisasi dan tren startup, termasuk di antaranya car…
Buku ini membahas tentang sistem pemidanaan, kebijakan kriminal hukum pidana,berlakunya undang-undang pidana menurut waktu, reformasi hukum pidana, perkembangan formulasi konsep RUU KUH, dan kebijakan penanggulangab tindak pidana baik menurutKUHP dan RUU KUHP.
Sebagai suatu hasil penelitian hukum adat, masalah-masalah hukum adat dalam buku Hukum Adat Indonesia ini, dianalisa dengan mempergunakan pendekatan interdisipliner: yuridis, sosiologis dan antropologis. Hukum adat atau hukum tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut. Sebagai a…
KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Perdata) dan KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) Dilengkapi Dengan : Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tenang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta penjelasannya
Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat manusia adalah sentral. Manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat karena itu manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Hukum perdata mengatur siapakah yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dijadikan atas…