BAGAIKAN suara bedug bertalu-talu saat Lebaran, insiden terkait Good Corporate Governance (GCG) tengah jadi sorotan di tanah air. Diawali dengan kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya yang menohok benak dengan angka fantastis, taluan kemudian muncul dari kasus sejenis: Asabri. Tata kelola perusahaan yang baik, istilah lain dari GCG, menemukan momen kebenaran ideal saat ini karena menimbang dem…
ilmu administrasi negara adalah ilmu pengetahuan (cabang ilmu adminitrasi) yang secara khas melakukan studi (kajian) terhadap fungsi intern dan ekstern struktur-struktur serta proses-proses yang terdapat di bagian yang sangat penting dari sistem dan aparatur pemerintahan. secara singkat, dapat pula disebut administrasi dalam bahasa sehari-hari, administrasi negara disebut juga "pemerintahan"…
Seluk beluk teori yang berkembang dalam ilmu negara berfungsi sebagai pengantar hukum tata negara dalam arti luas yang dipelajari mahasiswa Hukum Tata Negara. Buku ini berisi kumpulan teori tentang hakikat negara, pembenaran hukum negara, terjadinya negara, tujuan negara, bentuk negara dan bentuk pemerintahan, kedaulatan, unsur-unsur negara, fungsi negara, konstitusi sendi-sendi pemerintahan,al…
Hukum Tata Negara merupakan pengetahuan ilmiah, karena kebenaran yang dihasilkan bukanlah kebenaran yang diproduksi dari hasil “opini”, bukan juga berupa “keyakinan”. Ia diperoleh melalu proses metodis, bukan meditasi, juga bukan refleksi atau persepsi. Karena itu, objek hukum tata Negara tidak umum, tetapi khusus, sehingga yang diselidiki adalah alat-alat kelengkapan negara, tugas, fun…
Buku ini merupakan tinjauan teoritis terhadap pemekaran daerah yang sedang menjadi trend dalam pengembangan ekonomi daerah dalam menggali potensi asal daerah, dan bagaimana prakteknya dari sisi politik dan administrasi daerah. Pemekaran daerah bukanlah hal yang baru di Indonesia. Trend pemekaran daerah sudah ada sejak Indonesia merdeka. Pemekaran daerah pada awalnya selalu merupakan keputusa…
Dari Redaksi Assalamualaikum. wr. wb. Presiden Joko Widodo telah mengirimkan tujuh nama calon anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2020-2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada 6 Oktober 2020. Surat bernomor R.41.Pres.10 2020 tertanggal 5 Oktober 2020 akan segera ditindaklanjuti untuk menggantikan masa jabatan anggota Komisi Yudisial periode 2015-2020, yang akan berakhir pada 20 Desember …