Pranata Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Juli 2012 berisi: * Rekonstruksi tujuan pemidanaan dalam permberantasan tindak pidana korupsi - Slamet Haryadi, pp. 99-116 * Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang diputus bebas - Bambang Hartono, pp. 117-139 * Implikasi pemisahan pemilu nasional dan daerah - M. Iwan Satriawan,pp. 140-150 * Status hak waris anak di lu…
PengaSumber utama penulisan buku ini adalah KUHPerdata yang meliputi Buku tentang Orang.Buku II tentang Benda.Buku III tentang Perikatan dan Buku IV tentang Pembuktian dan Kadaluarsa,sehingga pembahasan dalam buku ini pun meliputi materi hukum tentang orang,hukum tentang keluarga,hukum benda, hukum jaminan,hukum perikatan,dan hukum perjanjian. Melalui buku ini pembaca diberikan penjel…
Akhir-akhir ini, buku mengenai hukum perdata tampaknya sudah jarang ditulis sehingga yang beredar adalah buku lama. Oleh karena itu dibutuhkan referensi buku ajar yang dapat meng-up date perkembangan tersebut.Buku ini ditulis untuk memperbarui perkembangan hukum perdata yang memang sudah banyak aturan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang telah diperbaharui, dalam arti telah dia…
Burgerlijk Wetboek (BW) merupakan salah satu kodifikasi hukum peninggalan kolonial Belanda yang sampai sekarang masih tetap berlaku di Indonesia sebagai hukum perdata bagi sebagian penduduk Indonesia, yaitu berlaku bagi WNI keturunan orang-orang golongan Eropa, keturunan orang-orang TimurAsing Tionghoa dan keturunan orang-orang TimurAsing bukan Tionghoa (Arab, India, Pakistan dan sebagainya). …
Hukum keperdataan memang merupakan hukum privat yang “mengatur” hubungan antara subjek yang satu dengan yang lainnya,malah “mengatur” pula hubungan antara subjek hokum dengan objek hokum.hubungan-hubungan ini bisa menimbulkan akibat hokum yang sudah diatur dalam hokum nasional,hokum adat,dan hokum positif yang berlaku di Indonesia. Sebagai subjek hokum,persoo,yang “beragama” tentun…
Sejak awal kita belajar oilmu hukum, kita tahu bahwa manusia itu zoon politicon yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu berinteraksi dengan sesamanya . dalam interaksi tersebut, akan menimbulkan hubungan-hubungan yang pada akhirnya akan menimbulkan peikatan hukum. Perkatan merupakanhal yang terpenting dalam kehidupan seseorang, baik yang lahir karena undang-undang maupun karena perjanjian, ka…
Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 3 No.2, September 2012 berisi: ~ Analisis terhadap tugas dan fungsi jaksa sebagai pengacara negara dalam perkara perdata - Bambang Hartono, pp. 119-132 ~ Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (Coorperate Social Responsibility) pada PT. Kalirejo Lestari - Tami Rusli, pp. 133-143 ~ Dimensi moral dalam bentangan filsafat dan teori hukum - Slamet Haryadi, …
(1) Abstrak ANALISIS PENGANGKATAN ANAK PADA PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI (studi kasus penetapan nomor : 0030/pdt.p/2012/PA.Tnk Dan penetapan nomor : 441/pdt.p/2013/PN.TK) Oleh : LINDA HASTUTI 12.812.…
Jurnal Masalah- Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1, Januari 2018 berisi; * Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya - Bayu Dwi Anggono, pp.1-9 * Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia - Darmini Roza, Laurensius Arliman S, pp. 10-21 * Internalisasi Nilai-Nilai Masyarakat Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasiona…
*Implementation of Trade Regulations on Fisheries to Prevent Fish Laundry in Indonesia-Ika Riswanti Putranti,pp 1-23 *Batasan Melawan Hukum dalam Perdata dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender-Siti Anisah dan Trisno Raharjo,pp 24-48 *Towards Legal Coherence in Trademark Law and Investment Law of Asean Countries Post AEC (Asean Economic Community) Blueprint 2025-Tomi Suryo Utomo,pp 49-68 …