Ditapis dengan
(Tesis) Analisis Yuridis Normatif Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Persel…
ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 (Putusan Nomor: 69/PHP.KOT-XIV/2016) Abstrak Oleh : ABD. KODRAT S Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bebas dan adil merupakan salah satu indikator procedural bagi ada tidaknya demokrasi disuatu Negara. Bagai…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xi,114 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Kod a
(Tesis) Implementasi Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksana…
Implementasi Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (Studi Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Oleh : VIVIT AYU LESTARI 14.12.27.188 Bantuan langsung Tunaiadalah jenis biaya perlindungan sosial dengan sistem cash transfer yang disediakan pemerintah sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak untuk m…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,72 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Viv i
(Tesis) Sinkronisasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011…
SINKRONISASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2011-2030 TERHADAP PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PENATAAN TAMAN KOTA DI KOTA BANDAR LAMPUNG ABSTRAK Oleh : MEILIYANA ZA 14.12.27.108 Sinkronisasi mer…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiv,74 Hal,21x29 Cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Mei s
(Tesis) Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan Un…
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 Oleh ELIYANI 14.12.27.054 Tahun 2016 Peraturan Daerah dibatalkan sebanyak 3.143 oleh Pemerintah dengan klasifikasi Peraturan Daerah yang dibatalkan memenuhi unsur menghambat proses perizinan dan investasi, Peraturan Daerah yang menghambat kemudahan berusa…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii,82 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Eli a
(Tesis) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Larangan Pe…
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG LARANGAN PERBUATAN ASUSILA DAN TUNA SUSILA DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT Abstrak Oleh : M. CHERI SOPIAN NPM : 14.12.27.102 Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Larangan Perbuatan Asusila dan Tuna Susila di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyatakan bahwa yang dimaksud perbuatan prost…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xi,110 Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Che i
(Tesis) Implementasi Pasal 64 Ayat 1 Peraturamn Dewan Perwakilan Rakyat Daera…
IMPLEMENTASI PASAL 64 AYAT 1 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Studi di DPRD Kabupaten Lampung Timur) Abstrak Oleh : LUKAS PARULIANTUA HASIHOLAN NPM : 14.12.27.100 Tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi cukup penting terutama untuk mewakili hak-hak rakyat …
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,95Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Luk i
(Teisis) Implementasi Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tenta…
IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) (Studi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat) OLEH MUHAMMAD ZINNUR NPM. 14.12.27.116 Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkat…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xv,114 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Muh i
(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Memperdagangkan Barang Yang Tidak …
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDNAG-UNDNAG PERLINDUNGAN KONSUMEN Oleh : MUHAMMAD YANI Bahwa peredaran handphone yang diduga palsu semakin marak terjadi di Bandar Lampung adanya beberapa tempat perbelanjaan yang menawarkan dan menjual berbagai macam Handphone yang diduga palsu dengan beragam harga yang sang…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- x,134Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Muh a
(Tesis) Implementasi Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tent…
IMPLEMENTASI PASAL 20 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK MELALUI STANDAR PELAYANAN (Studi di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung) ABSTRAK Oleh Ramadhiana Ikhwaningtiari 12.812.1263 Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sampai saat ini belum dilakukan dengan maksimal oleh pemerintah, sep…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- x,81 Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Ram i
(Tesis) Analisis Dampak Penataan Kelembagaan Berdasarkan Undang-undang Nomor …
ANALISIS DAMPAK PENATAAN KELEMBAGAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Lampung) ABSTRAK Oleh : METTY RUTHNA SARI Proses penyusunan hasil Analisis Dampak Penataan Kelembagaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah melalui prosedur pengumpulan data PNS, serta identifikasi…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii,105 Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Met a
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah