Buku ini berisi tetang apa saja yang dapat dilakukan oleh orang asing sewaktu bertempat tinggal di lndonesia. Perbuatannya dapat menyangkut berbagai bidang hukum antara lain bidang kewarganegaraan, perkawinan, penanaman modal asing, perbankan, perikanan, dan pertambangan minyak dan gas bumi. Orang asing yang menjadi pengusaha akan mengetahui bidang usaha apa saja yang dapat dilaksanakan di lndo…
Semakin siginifikannya supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menimbulkan konsekuensi logis ditegakkannya supremasi hukum. Ironisnya, masih banyak pihak yang tidak mampu menyikapinya dengan baik. salah satu penyebabnya adalaha karena hukum diinterpresatasikan secara sepihak tanpa mengikuti kaidah-kaidah maupun asas-asas hukum yang semestinya berlaku. Buku ini mencoba menjawab…
Hukum humaniter internasional (HHI) menjelma menjadi bidang kajian yang sangat populer sejak Perang Dingin berakhir. Hukum humaniter internasional (HHI) kini tak hanya menjadi hirauan para kombatan dan badan-badan kemanusiaan seperti ICRC, atau menjadi mata pelajaran wajib para siswa akademi militer. Namun HHI telah menjadi kebutuhan dalam kurikulum universitas di seluruh dunia, dan menjadi pen…
Hukum pidana internasional (international criminal law) merupakan salah satu cabang ilmu hokum yang bertujuan untuk membantu dalam pemecahan atau menyelesaikan serta memberi gambaran terhadap berbagai isu maupun tindak pidana yang pernah terjadi dalam ruang lingkup internasional.dengan adanya buku ini bermagsud agar mampu memenuhi kebutuhan bagi dunia pendidikan hokum maupun dalam bidang penang…
Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…
materi buku ini terdiri dari 11 bab, yaitu: 1. pengertian dan ruang lingkup 2. titik-titik pertalian sbgai penentu persoalan hukum perdata internasional 3. status personal dan azas-azas dalam penetapan kewarganegaraan dan domisili 4. kwalifikasi 5. penunjukan kembali (renvoi) 6. ktertiban umum dan hak-hak diperoleh 7. penyelundupan hukum 8. persoalan pendahuluan 9. pilihan hukum 10. s…
buku ini diberi judul hukum acara perdata Indonesia karena merupakan subsistem hokum positif yang sekarang berlaku di Indonesia.walaupun sumber utamanya adalah undang-undang hokum acara perdata peninggalan zaman colonial belanda dahulu,berdasarkan aturan peralihan UUD 1945 dan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah republic Indonesia,telah dinyatakan sebagai hokum acara perdata milik In…
birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salah satu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian,terlebih lagi dalam dunia usaha di indonesia.masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama,banyaknya insansi yang mengeluarkan izin serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon izin. melal…
KHUPerdata berlaku kurang lebih 160 tahun di negara kita. Seperti misalnya, secara hsitoris-sosiologis dapat dikatakan kitab UU ini masih dapat memenuhi kebutuhan masyrakat. Namun sudah dipikirkan penysusunan kodifikasi hukum perdata (secara parsial) dalam bidang hukum hara kekayaan