buku seri kedua dari buku pengantar hukum media ini, memfokuskan pada pembahasan hukum media massa. dimana secara garis besar semua penggunaan media massa atau media yang bersentuhan dan/atau bersinggungan dengan masyarakat luas atau khalayak ramai, akan berdampak terhadap hukum positif. Oleh karena itu, penggunaan media konvensional maupun new media dengan berbasis digital, selama penyampaian …
Ketenagakerjaan berasal dari kata tenaga kerja, yang dalam undang-undang ketenagakerjaan Pasal 1 (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa: “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” Ruang lingkup dari ketenagakerjaan itu sendiri adalah pra…
Setiap orang yang tinggal di Indonesia dan memiliki penghasilan berkewajiban membayar pajak. Hanya saja, sebagian orang tidak perlu berurusan dengan pembayaran pajak, karena penghasilan mereka masih di bawah penghasilan tidak kena pajak, atau karena penghasilan mereka telah dipotong pajak oleh pihak lain, atau karena mereka sebenarnya memiliki penghasilan kena pajak, tetapi mereka tidak tahu ba…
Setiap orang yang tinggal di Indonesia dan memiliki penghasilan berkewajiban membayar pajak. Hanya saja, sebagian orang tidak perlu berurusan dengan pembayaran pajak, karena penghasilan mereka masih di bawah penghasilan tidak kena pajak, atau karena penghasilan mereka telah dipotong pajak oleh pihak lain, atau karena mereka sebenarnya memiliki penghasilan kena pajak, tetapi mereka tidak tahu ba…
Buku ini membahas: kejahatan jabatan, kejahatan menurut KUHP yang membuat pelakunya dapat dipidana dalam tindak pidana korupsi, ketentuan pidana dalam KUHP yang diatur lebih khusus dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Seri delik-delik khusus karya Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. ini membahas secara komprehensif kejahatan dalam Buku II KUHP, khususnya kejahatan ja…
Dalam sistem hukum di Indonesia, penerapan tindakan pemulihan aset TIPIKOR tidak lepas dari tiga hal objek pemidanaan yaitu: pemidanaan, pemulihan aset, dan pencegahan, yang semuanya telah ditentukan dalam KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi (TPK) No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20D Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pida…
Tindak pidan akorupsi telah enimbulkan kerusakan dalam berabgai sendi kehidupan masyarakat,bangsa, dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa.selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus serta berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya guna menumbuhkan kesadaran dan sikpa tindak masyarakat yang anti…
PP R I no 43 Thn 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Uu RI no 10 Thn 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU no 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-undang.
1. Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika 2. Undang-undang RI nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika 3. Peraturan pemerintah RI nomor 40 tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika 4. Peraturan pemerintah RI nomor 44 tahun 2010 tentang prekursor 5. Peraturan presiden RI nomor 23 tahun 2010 tentang badan narkotika nasional 6. Peraturan…
Buku ini memuat undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dilengkapi dengan intruksi presiden republik Indonesia nomor 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menenga; peraturan menteri negara koperasi dan ukm, nomor: 02/Per/M.KUKM/I/2008 tentang pembersayaan business development services-provid…