Ditapis dengan
(Tesis) Implementasi Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tent…
IMPLEMENTASI PASAL 20 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK MELALUI STANDAR PELAYANAN (Studi di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung) ABSTRAK Oleh Ramadhiana Ikhwaningtiari 12.812.1263 Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sampai saat ini belum dilakukan dengan maksimal oleh pemerintah, sep…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- x,81 Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Ram i
(Tesis) Analisis Dampak Penataan Kelembagaan Berdasarkan Undang-undang Nomor …
ANALISIS DAMPAK PENATAAN KELEMBAGAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Lampung) ABSTRAK Oleh : METTY RUTHNA SARI Proses penyusunan hasil Analisis Dampak Penataan Kelembagaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah melalui prosedur pengumpulan data PNS, serta identifikasi…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii,105 Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Met a
(Tesis) Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Te…
PENGELOLAAN ASET DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pada Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji) ABSTRAK Oleh : Entis Sutisna Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penila…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xv,102 hal,21.5x297 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Ent p 00044
(Teisis) Analisis Fungsi Pengawasan Komisi II DPRD Kota Metro diBidang Pendid…
ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN KOMISI II DPRD KOTA METRO DI BIDANG PENDIDIKAN (Studi pada DPRD Kota Metro) OLEH YUKI AGUSTIAN Setiap daerah otonom diwajibkan untuk meningkatkan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu diantaranya adalah pelayanan dasar dibidang pendidikan. Guna tercapainya keberhasilan p…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii,95 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Yuk a
(Tesis) Analisis Restrukturnisasi Organisasi Perangkat Daerah Menurut Peratur…
ANALISIS RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat) ABSTRAK Oleh RIANI PURWANINGSIH Nilai Variabel Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 adalah sebesar 71 (termasuk besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70). Hal ini terdapat peni…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,119 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Ria a
(Teisis) Analisis Kebijakan Pengadilan Agama Indramayu Dalam Penaganan Sengke…
ANALISIS KEBIJAKAN PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU DALAM PENANGANAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA PERBANKAN SYARIAH Abstrak Kewenangan baru yang merupakan perluasan kewenangan peradilan agama yang telah ada yaitu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii,107 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Ilh a
(Teisis) Implementasi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor …
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG SERTIFIKASI USAHA PERHOTELAN (Studi di Kota Bandar Lampung) Oleh : ARLINA Sertifikasi hotel sangat penting karena berkaitan dengan pemenuhan standar usaha hotel. Standar usaha hotel mencakup produk, pelayanan, dan pengelolaan. Namun hal tersebut tidak direspon secara positif oleh semua pelaku usaha hot…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,115 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Arl i
(Tesis) Implementasi Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentan…
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERAN BAGIAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DALAM MEMPERSIAPKAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS SEKRETARIS DAERAH (Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur) Oleh : Maria Ulfa Bagian Protokol dan Kehumasan Kabupaten Lampung Timur mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan penyelenggaraan protokoler dan administr…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,97 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Mar i
(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Suami T…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.B/2015/PN.Tjk) ABSTRAK Oleh MUHAMAD ZAINURI NPM : 14.12.28.067 Saat ini kekerasan dalam rumah tangga adalah sangat marak dilakukan di masyarakat, untuk itu adalah Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pengh…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii,83 Hal,21x29 Cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Muh a
(Tesis) Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Izin Lingkunga…
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG IZIN LINGKUNGAN TERHADAP PEMBUATAN DOKUMEN AMDAL (Studi Di Kabupaten Tulang Bawang) ABSTRAK Oleh AKHMAD TANTOWI Fakta sosial yang terjadi Di Kabupaten Tulang Bawang, ada beberapa perusahaan yang telah berdiri dan memiliki izin namun belum memberikan perhatian terhadap Amdal sehingga terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,107 Hal,21x29 Cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Akh i
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah