Guna disatukannya dua hal ini dipergunakan untuk kemudahan para peminat di bidang keuangan daerah. Juga keterkaitannya dengan good governance dan clean government, masing-masing punya penekanan tersendiri. Aspek good governance menekankan pada sisi pengelolaan pemerintah sebagai sebuah lembaga atau organisasi, sedangkan clean government menitikberatkan pada sisi manusia atau aparat pemerintah-n…
Mencakup antara lain tentang: 1. Undang-undang no. 3 tahun 1971, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Undang-undang republik Indonesia nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Undang-undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 4. Undang-undang repu…
Buku ini menyajikan tips praktis saat Anda harus bersinggungan dengan kasus pidana. Beberapa kasus pidana, risiko hukum, dan solusi yang dibahas secara populer diantaranya: - Diancam lewat surat kaleng - Hak saat diperiksa dan digeledah - oencemaran nama baik oleh media - Menyembunyikan buron/ DPO - Dituduh menjadi pengedar narkoba - Pasien dirugikan rumah sakit - Menjadi korban tabrak …
Buku ini membahas mengenai bentuk-bentuk kejahatan korporasi, pengertian kejahatan korporasi, tipologi atau karakteristik dari kejahatan korporasi serta bentuk-bentuk kejahatan korporasi, misalnya: suap, kalim palsu, penggelapan, perdagangan informasi, pelanggaran hukum lingkungan, kecurangan di bidang perkreditan, penipuan efek, penggunaan catatan tidak benar.
Apabila kita ingin mendalami bidang pasar modal, khusunya dai segi hukum, maka mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangannya dari segi teori maupun segi prakteknya, yang ternayat sangat dinamis itu, yang berkenaan dengan kaidah, konsep, teori, dasar pijak, arah praktek, dan tentu juga law enforcement. Pengaturan yuridis terhadap suatu pasar modal haruslah tertib, rapi dan adil, sehingg…
Buku di hadapan sidang pembaca ini ditulis oleh seorang Guru Besar Ilmu Administrasi yang telah mengalami berbagai zaman serta rezim pemerintahan Indonesia. Prof. Dr. Hj. Sjamsiar Sjamsuddin Indradi mendeskripsikan, memberikan kritik, serta menyampaikan gagasan-gaasan beliau berkenaan dengan hukum administrasi di Indonesia dalam buku ini. Selain menjelaskan konsep serta teori, Prof Sjamsiar j…
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan Asas tiada pidana tanpa kesalahan mempunyai arti bahwa agar hakim dapat menjatuhkan pidana, tidak hanya diisyaratkan bahwa seseorang atau korporasi telah berbuat tidak patut secara objektif, tetapi juga bahwa perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya. Meskipun dalam perkembangannya hakim sudah dapat menjatuhkan pidana de…
Kehadiran pendekatan ekonomi kepada hukum ini menjadi salah satu metode dan upaya memahami kompas hukum. Melalui cara dan dimensi yang berbeda, pendekatan ekonomi kepada hukum di dalam hukum dan ekonomi (Law dan Economics) dapat secara luas mencermati, menaraf, bahkan pada titik-titik tertentu melihat apa-apa saja yang dapat dianggap sebagai hukum. Untuk mempermudah proses pencermatan hukum mel…
Hukum acara pidana itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari kombinasi antara ilmu pengetahuan secara empirik dan proses sosial politik di balik pembentukan hukum acara pidana itu sendiri. Buku ini dirancang untuk mencoba menjelaskan kombinasi tersebut dengan menjelaskan tahapan-tahapan proses pemeriksaan acara pidana. Memahami peradilan pidana dengan cara teoretis secara murni tidak memberika…