IMPLEMENTASI PASAL 107 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung) Oleh : ARYA DWIJAYANTI 14.12.27.028 Penyidik pegawai negeri sipil pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dan melakukan peng…
PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN BENDA TIDAK BERGERAK Oleh Ni PutuParamitaDewi Program nasional pemerintah Negara Indonesia diharapkan menjadi Negara berkembang yang semakin maju dalam segala bidang. Menyikapi hal tersebut lembag…
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN TAHUN 2014 TENTANG NETRALITAS PEGAWAI NEGRI SIPIL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Pada Kabupaten Way Kanan) Oleh : Ulya Firnanda Dengan diimplementasikannya UU No. 5 Tahun 2014 Tentang netralitas PNS, serta diterapkannya PP No. 53 Tahun 2010 tentang larangan …
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG PESAWAT UDARA ATAS KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BAGASI OLEH MASKAPAI PENERBANGAN SRIWIJAYA AIR (STUDI DI BANDARA RADIN INTEN LAMPUNG SELATAN) Abstrak Oleh : EVIANA RONAULI NPM : 14.12.27.061 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untu…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKUTINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK KORBAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor: 09/Pid.Sus/An/2014/PN.SDN) Andesi Wulandari Perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur oleh anak di bawah umur termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga dib…
ANALISIS KENDALA IMPLEMENTASI EKSEKUSI PERKARA PERDATA TERHADAP BENDA TIDAK BERGERAK (TANAH) (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 742.K/PDT/2004) ABSTRAK Oleh Nazarudin 14.12.27.122 PTPN VII (Persero) telah menang perkara atas tanah sebagai obyek gugatan seluas 435 Hektar melawan masyarakat DesaSidodadi Asri Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Propins…
KEBIJAKAN PENUNTUTAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA (Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung R.I Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum) Oleh IRMA LESTARI 14.12.27.087 Salah satu problematika dalam penanganan kasus Tindak Pidana Narkotika adalah timbulnya disparitas pidana da…
IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (1),(2) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK MELALUI PROSES DIVERSI PADA TAHAP PERSIDANGAN ABSTRAK Oleh HERMANSYAH 14.12.26.065 Permasalahan hukum mengenai anak nakal (delinkuen) merupakan persoalan yang cukup kompleks dalam penanggulangannya. Berdasarkan masalah-masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pemerintah telah mengu…
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR (Studi pada PT. Astra Sedaya Finance (Astra Credit Companies) Bandar Lampung) Oleh : Afrinando Hasan Saini 14.12.27.187 Perjanjian pembiayaan biasanya sudah terlebih dahulu dibuat oleh perusahaan pembiayaan dimana perjanjian standar ters…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor: 717/Pid.B/2015/PN.Tjk) Oleh: RETNO WULANDARI 14.12.27.136 Tindak pidana p…