Dalam buku ini penulis memaparkan bahwa kreditor separatis mempunyai kedudukan dan hak untuk di dahulukan,terpisah dan tidak dapat dikurangi atas barang jaminan yang diagunkan.kedudukan ini hanya dikalahkan oleh privilege khusu berupa biaya perkara dan pelelangan,fee curator dan biaya kepailitas serta tagihan uang pajak yang merupakan kepentingan Negara.oleh karena itu berlakunya undang-undang …
Buku ini mengulas hokum jaminan kebendan yang dimulai dari paparan mengenai urgensi pembagian benda kaitannya dengan hak jaminan dan kedudukan jaminan umum sebagai penyangga perikatan. Di samping itu dibahas pula keberadaan perjanjian kredit dalam bingkai BW (burgerlijk wetboek),fungsi dan jenis perjanjian serta piutang yang diistimewakan,hak-hak jaminan kebendaan yang sering digunakan dalam pr…
IMPLEMENTASI PENERAPAN GADAI EMAS NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (Studi Pada Bank BRI Syariah Tanjung Karang Bandar Lampung) Oleh : Fegy Rianty Putri …
PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI NOTARIS BERDASARKAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Lampung) ABSTRAK Oleh NAN…
IMPLEMENTASI PASAL 107 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung) Oleh : ARYA DWIJAYANTI 14.12.27.028 Penyidik pegawai negeri sipil pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dan melakukan peng…
PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN BENDA TIDAK BERGERAK Oleh Ni PutuParamitaDewi Program nasional pemerintah Negara Indonesia diharapkan menjadi Negara berkembang yang semakin maju dalam segala bidang. Menyikapi hal tersebut lembag…
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN TAHUN 2014 TENTANG NETRALITAS PEGAWAI NEGRI SIPIL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Pada Kabupaten Way Kanan) Oleh : Ulya Firnanda Dengan diimplementasikannya UU No. 5 Tahun 2014 Tentang netralitas PNS, serta diterapkannya PP No. 53 Tahun 2010 tentang larangan …
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG PESAWAT UDARA ATAS KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BAGASI OLEH MASKAPAI PENERBANGAN SRIWIJAYA AIR (STUDI DI BANDARA RADIN INTEN LAMPUNG SELATAN) Abstrak Oleh : EVIANA RONAULI NPM : 14.12.27.061 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untu…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKUTINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK KORBAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor: 09/Pid.Sus/An/2014/PN.SDN) Andesi Wulandari Perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur oleh anak di bawah umur termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga dib…
ANALISIS KENDALA IMPLEMENTASI EKSEKUSI PERKARA PERDATA TERHADAP BENDA TIDAK BERGERAK (TANAH) (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 742.K/PDT/2004) ABSTRAK Oleh Nazarudin 14.12.27.122 PTPN VII (Persero) telah menang perkara atas tanah sebagai obyek gugatan seluas 435 Hektar melawan masyarakat DesaSidodadi Asri Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Propins…