(FH) International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation

Edisi

1

ISBN/ISSN

9789790258631

Deskripsi Fisik

422 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 340 ERI i

(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK - MANAJEMEN) Desain Otonomi Daerah Dalam Tinjaua…

otonomi daerah sejatinya adalah upaya untuk menggali potensi dan kebutuhan dearah melalui kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah. sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengelola hubungan dengan pemeintah pusat serta mengelola keuangannya bagi pelaksanaan pembangunan daerah. kerangka pembangunan daerah yang di laksanakan saat ini sudah mulai berger…

(FH) Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)

Edisi

Cet. 3

ISBN/ISSN

979-1073-59-7

Deskripsi Fisik

135 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 340.1 OTJ f

(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Mengkaji Implementasi dan Tuntutan Baru Otonomi…

kehadiran lembaga DPD RI memiliki arti penting dan memegang peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaran sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen indonesia untuk mnerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan (checks and balances) dalam lembaga legislatif. keberadaan DPD RI bertugas menyerap dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas sehingga diharapkan d…

(Tesis) Analisis Pelaksanaan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Tidak Dibayarny…

ANALISIS PELAKSANAAN PIDANA PENJARA SEBAGAI PENGGANTI TIDAK DIBAYARNYA UANG KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Oleh: ESTER SARI Tindak Pidana korupsi merupakan suatu perbuatan curang yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan Negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri seseorang yang dapat merugikan Negara. Umumnya, Tindak pidana korupsi dilakukan secara rahasia, melib…

(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Hukum Pemerintah Daerah : Pendulum Otonomi Daer…

indonesia punya pengalaman panjang dalam pengelolaan otonomi daerah. permasalahan mendasarnya adalah emnemukan format yang paling sesuai, untuk mengakomodasikan dua hal. pertama mengakomodasikan bentuk negara negara kesatuan republik indonesia yang sudah final. hal ini mengharuskan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan negara bersifat unifikatif, atau serba satu. refleksi dari hal …

(PASCA-ADMINISTRASI PUBLIK) Pokok-pokok Admnistrasi Publik dan Implementasinya

Edisi

Cetakan Pertama

ISBN/ISSN

978-979-1073-93-6

Deskripsi Fisik

ix; 146 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 352 IBR p

(FH) Teori Hukum Murni

Edisi

Cet. 8

ISBN/ISSN

979-24-56024-4

Deskripsi Fisik

408 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 340 HAN t

(MANAJEMEN - ADMINISTRASI PUBLIK - HUKUM) Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di …

Masalah otonomi daerah di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan bentuk negara kesatuan republik Indonesia. Sejak awal para pendiri bangsa Indonesia telah menghendaki adanya bentuk negara kesatuan. Oleh karena itu, walaupun telah ada konsep otonomi luas, pelaksanaannya haruslah tetap dalam bingkai NKRI. Kedaulatan tetaplah berada pada pemerintah pusat. Buku menyngkap tabir otonomi daerah di In…

Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Federal sebagai Suatu Alternatif

otonomi daerah berawal dari prinsip menurut prof. soepomo; menghormati kehidupan regional menuruti riwayat, adat dan sifat sendiri-sendiri dalam kadar negara kesatuan. tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain. karena itu, pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud akan menyeragamkan seluruh daerah menurut satu model (the…