(FH) Status Hak dan Pembebasan Tanah

Edisi

Edisi 2

ISBN/ISSN

979-8061-80-2

Deskripsi Fisik

xii, 196 hlm; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 333.31 SOE s

(FH) Studi Kebijakan Pemerintah

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-8650-65-6

Deskripsi Fisik

274 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 332.46 FAR s

(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK - MANAJEMEN) Otonomi Daerah : menuju era baru pe…

Ketika otonomi daerah (otda) dicanangkan oleh pemerintah pusat awal tahun 2001, banyak yang mempertanyakan apakah otomatis akan terjadi perubahan paradigma yang mendasar dan bersifat struktural. Pasalnya, “lagu” yang berkumandang di seluruh provinsi , kabupaten dan kota di indonesia adalah sentralisasi yang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan indonesia. Keseragaman. Ak…

(Tesis) Analisis Tindak Pidana Karupsi Pada Badan Pemberdayan Masyarakat dan …

ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG/KELURAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG (Studi Perkara Nomor 02/Pid.Sus-TPK//2014/PT.TJK) ABSTRAK Oleh I Made Suarta 14.12.26.029 Tindak Pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan Negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomia…

(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK - MANAJEMEN) Perencanaan Partisipatif Pemerintah…

sejak reformasi 1998, pemerintah daerah kabupaten/kota mendapatkan kewenangan yang sangat besar. Pemerintah daerah memiliki otonomi luas dan utuh. Dengan demikian, pemerintahan kabupaten/kota menjadi subjek penentu penciptaan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, kewenangan yang besar membuat pemerintah kabupaen/kota harus mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah warganya. Hal ini diperu…

(Tesis) Analisis Putusan Hakim Nomor 14/PID.SUS/2015/PN.Liw Tentang Perkara P…

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 14/PID.SUS/2015/PN.LIW TENTANG PERKARA PENGANIAYAAN GURU TERHADAP ANAK DIDIK ABSTRAK Oleh ZULKIFLI AKBAR 14.12.26.007 Persoalan hukum terhadap anak satu ini cukup mendapat perhatian pemerintah, mengingat bahwa berbagai kasus kekerasan dan kejahatan lainnya terhadap anak semakin beragam. Salah satu contoh kasus yang terjadi yakni tindak pidana penganiayaan terha…

(MANAJEMEN - ADMINISTRASI PUBLIK - HUKUM) Sistem Administrasi dan Manajemen S…

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah , banyak terjadi perubahan dalam adminstrasi dan manajemen kepegawaian, dan perubahan ini membawa implikasi yang sangat luas bagi pelaksanaan tugas aparatur di daerah. Perubahan yang sangat mendasar adalah kewenangan yang diberkan pemerintah kepada kepala daerah yang sangat besar berkenaan dengan pengelolaan kepegawaian di daerah mulai dari penga…

(Tesis) Implentasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan…

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (Studi Perkara Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung) ABSTRAK Oleh DIRA OKTRIA ALMEGA 14.12.26.019 Peningkatan kualitas pelayanan publik yang di selenggarakan instansi pemerintahan menjadi tuntutan masyarakat. Pelayanan dokum…

Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia

Berdasarkan penelitian dan pengamatan di lapangan, pemberlakuan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelneggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, disusunlah undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti undang-undang tersebut. Perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut perl…

(FH) Segala Hal Tentantg Hukum Lembaga Pembiayaan

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-8931-69-4

Deskripsi Fisik

184 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 332 MIR s