Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata (Edisi Revisi)

Burgerlijk Wetboek (BW) merupakan salah satu kodifikasi hukum peninggalan kolonial Belanda yang sampai sekarang masih tetap berlaku di Indonesia sebagai hukum perdata bagi sebagian penduduk Indonesia, yaitu berlaku bagi WNI keturunan orang-orang golongan Eropa, keturunan orang-orang TimurAsing Tionghoa dan keturunan orang-orang TimurAsing bukan Tionghoa (Arab, India, Pakistan dan sebagainya). …

Politik Hukum Islam

Setiap individu muslim memiliki kewajiban konstitusional dan akidah untuk menaati hukum Islam. Ketaatan pada hukum Islam adalah ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW., dan sebaliknya, menentang hukum Islam adalah menentang Allah dan Rasulullah SAW. Umat Islam wajib meyakini bahwa hanya hukum Allah yang paling benar dan kebenaran Allah bersifat Absolut. Sebagai hukum yang memaksa , huk…

Dasar - dasar hukum pidana di Indonesia

BAB 1 HUKUM PIDANA Pengertian hukum pidana Pembagian hukum pidana Hukum pidana mempunyai tempat-tempat di antara hukum-hukum lain BAB 2 ILMU PENGETAHUAN HUKUM PIDANA pengertian ilmu pengetahuan hukum pidana Kriminologi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan hukum pidana dalam arti luas BAB 3 PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG PIDANA Pentingnya penafsiran UU pidana Cara-cara menafsirkan UU dan meto…

Hukum Pidana Islam

hukum pidana islam (fiqh jinayah) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban),sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari alquran dan hadis.tindakan criminal,yakni tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum dan tindakan melawan peraturan perund…

Hukum & Masyarakat : Sejarah, Politik, dan Perkembangannya

Bab pertama penulis menjelaskan mengenai definisi lahirnya hukum. Bab kedua penulis mulai masuk ke hal yang lebih spesifik. Bab ketiga atau bab mengenai hukum dan perkembangan zaman, penulis mulai mendudukan hukum dengan keterkaitannya terhadap pengaruh zaman. Bab empat penulis mulai masuk menyentuh sisi-sisi pertimbangan hukum.

Hukum keperdataan : jilid kesatu

Hukum keperdataan memang merupakan hukum privat yang “mengatur” hubungan antara subjek yang satu dengan yang lainnya,malah “mengatur” pula hubungan antara subjek hokum dengan objek hokum.hubungan-hubungan ini bisa menimbulkan akibat hokum yang sudah diatur dalam hokum nasional,hokum adat,dan hokum positif yang berlaku di Indonesia. Sebagai subjek hokum,persoo,yang “beragama” tentun…

Hukum keperdataan : jilid ketiga

Sejak awal kita belajar oilmu hukum, kita tahu bahwa manusia itu zoon politicon yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu berinteraksi dengan sesamanya . dalam interaksi tersebut, akan menimbulkan hubungan-hubungan yang pada akhirnya akan menimbulkan peikatan hukum. Perkatan merupakanhal yang terpenting dalam kehidupan seseorang, baik yang lahir karena undang-undang maupun karena perjanjian, ka…

Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT & Undang-Undang R.I. N…

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

9786021762233

Deskripsi Fisik

v, 371 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 342.02 TIM u

Asas-Asas Hukum Administrasi Negara

Rezim administrasi negara dalam negara modern sangat dijunjung tinggi karaena adanya administrasi negara ini masyarakat bisa mengetahui tolak ukur pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Lebih dari itu juga, bisa dijadikan tolak ukur untuk masyarakat dalam mengawasi kinerja negara dalam menjalankan roda organisasi melakukan tindakan sewenang-wenang ataupun tetap berada di koridor yang te…

Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia

Praktik pencucian uang merupakan tindak kejahatan yang berbahaya. Tindakan kejahatan ini tidak cuma mengkamuflase uang hasil kejahatan menjadi tampak bersih atau sebagai uang sah, namun di urutan berikutnya, lewat hasil uang kejahatan itu, dapat pula melahirkan atau mengembangkan jaringan kejahatan selanjutnya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan pemberantasan praktik pencucian uang amat pentin…