(FEB) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan : Pengungkapan Pihak-Pihak Berela…

Edisi

PSAK No. 7 (revisi 2010), 19 Desember 2010

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

29 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

FEB 657.05 IKA p

Reformasi Hukum : Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum Universitas Islam Jakarta, Vol. …

Edisi

Vol. X No. 2 Desember 2007

ISBN/ISSN

1693-9336

Deskripsi Fisik

172 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 340.05 TIM r

Pemahaman Terhadap Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) : ed…

dengan membaca buku ini desertakan pula contoh-contoh akta SKMHT yang harus dibuat oleh notaris dan PPAT, karena SKMHT isinya sebgaian besar harus diikuti, sehingga tidka memberikan peluang untuk memberikan tambahan isi, kecuali yang diperbolehkan.

Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Hukum acara pidana itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari kombinasi antara ilmu pengetahuan secara empirik dan proses sosial politik di balik pembentukan hukum acara pidana itu sendiri. Buku ini dirancang untuk mencoba menjelaskan kombinasi tersebut dengan menjelaskan tahapan-tahapan proses pemeriksaan acara pidana. Memahami peradilan pidana dengan cara teoretis secara murni tidak memberika…

(FISIP) Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia

Di era globalisasi pengelolaan sumber daya manusia bukan merupakan hal yang mudah, oleh karena berbagai suprastruktur dan infrastruktur perlu disiapkan untuk mendukung terwujudnya proses sumber daya manusia yang berkualitas. Perusahaan yang ingin tetap eksis dan memiliki citra positif di mata masyarakat tidak akan mengabaikan aspek pengembangan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu p…

(FISIP) Jurnal Ketatanegaraan : Kekuasaan Kehakiman, Vol. 004 September 2017

Jurnal Ketatanegaraan : Kekuasaan Kehakiman, Vol. 004 September 2017, berisi: Maruarar Siahaan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri dan akuntabel menurut uud nri tahun 1945 Zain Badjeber kekuasaan kehakiman dan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman FX. Adji Samekto Tantangan hakim di Indonesia: dari penjaga kepastian hukum menuju pencipta keadilan berdasarkan pa…

Buletin Parlementaria : Kaum Disabilitas Harus Dapat Kesetaraan Hak Kerja

Edisi

No. 1065/II/VIII/2019 Agustus 2019

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

23 hlm :ill. 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 320 TIM b

Pranata Hukum, Vol. 7 No. 2, Juli 2012, Jurnal Ilmu Hukum,

Pranata Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Juli 2012 berisi: * Rekonstruksi tujuan pemidanaan dalam permberantasan tindak pidana korupsi - Slamet Haryadi, pp. 99-116 * Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang diputus bebas - Bambang Hartono, pp. 117-139 * Implikasi pemisahan pemilu nasional dan daerah - M. Iwan Satriawan,pp. 140-150 * Status hak waris anak di lu…

Pranata Hukum, Vol. 3 No. 2 - Juli 2008, Jurnal Ilmu Hukum Univesitas Bandar …

Pranata Hukum, Vol. 3 No. 2 - Juli 2008, Jurnal Ilmu Hukum Univesitas Bandar Lampung, berisi: Hak Tanggungan Hukum sebagai Lembaga Jaminan terhadap Hak Milik atas Tanah Tami Rusli Kebijakan Pengelolahan Sumbedaya Air dalam Hubungannya dengan Otonomi Daerah (Studi di propinsi Lampung) Lintje Anna Marpaung, Bambang Hartono, Tami Rusli, Erlina B., Erina Pane Fungsi Visum et Repertum dal…

Pranata Hukum Vol. 1 No. 1 - Juli 2006, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar …

Pranata Hukum Vol. 1 No. 1 - Juli 2006, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, berisi: Kekuasaan Kehakiman dan Pandangan Hukum Progresif : Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat . Nurhadiantomo Kedudukan Sumbangan Pihak Ketiga terhadap Keuangan Daerah Propinsi Lampung Yulia Neta M. Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Kebijakan Hukum Lingkungan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Han…