Pelaksanaan sistem pemerintahan di negara kita tentu didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka dari itu, apabila terjadi akibat hukum yang merugikan dari adanya penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata usaha Negara, lebih-lebih bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan…
Buku ini terdiri dari duabelas bab yang diawali dengan uraian mengenai pengertian pengantar hukum Indonesia, yaitu pengenalan secara umum mengenai dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dan pembidangan hukum. Bab kedua menguraikan tentang hukum adat dan asas-asas pemberlakuannya, sedangkan bab ketiga menguraikan tentang hukum agraria dan asas-asas pemberlakuannya. Bab empat mengur…
Pendidikan Kewarganegaraan termasuk dalam Mata Kuliah Umum (MKU) dan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi. Materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan adalah tentang hubungan warga negara dengan negara dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN). Secara mendalam, buku ini berisi materi Identitas Nasional; Pengertian,Unsur, dan Faktor Penting bagi Pembentukan Bangsa Indonesia; P…
Buku ini menjelaskan tentang pentingnya Hukum Administrasi Negara, karena dapat menjadi pedoman para eksekutif muda menjalankan tugasnya dalam jabatan pemerintahan. Buku ini juga membahas kinerja birokrat yang buruk, menjadikan negara tidak dapat memanfaatkan peluang menaikkan pendapatan nasional. Buku ini membahas kinerja birokrat yang diidolakan yang dapat memberi pelayanan yang baik/prima …
Buku ini membahas bagaimana memahami konsep kekuasaan kehakiman di indonesia, tugas dan wewenang hakim dalam lembaga peradilan, serta bagaimana upaya hakim untuk mewujudkan keadilan dalam putusan yang di jatuhkannya.
Buku ini terdiri dari enam bab, dimulai dengan pengertian mengenai hukum tata negara dan hubungannya dengan ilmu lainnya. Pada bab dua menguraikan tentang konstitusi sebagai kajian hukum tata negara, lalu uraian mengenai sumber hukum tata negara dapat dibaca pada bab tiga. Bab empat menguraikan tentang lembaga negara. Bab lima menguraikan tentang hak azasi manusia dalam konstitusi. Bab terakir …
Buku monograf ini merupakan sumbangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, serta adanya sumbang pemikiran dari beberapa penulis seperti dari Stipada Palembang, dan Sekolah Tinggi Muhammadiyah Kota Bumi. Ada semacam harapan, bahwa tulisan-tulisan ini merupakan satu dari sekian banyak tulisan mengenai hukum.yang mencoba untuk melakuka…
Dewasa ini, salah satu fenomena kejahatan yang menghambat laju pembangunan adalah kejahatan yang dilakukan oleh para pekerja profesional, yang dalam pemerintahan hanya bisa dilakukan oleh para pejabat. Kejahatan ini disebut juga dengan istilah white collar crime yaitu kejahatan kerah putih. Sebagai contoh kejahatannya adalah korupsi. Sehingga pemerintah Negara Republik Indonesia perlu mempriori…
Penyusunan buku prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara agar dapat digunakan sebgai buku pegangan dalam mata kuliah ilmu kebijaksanaan negara yang merupakan mata kuliah inti pada jurusan administrasi negara. Menyorot kebijaksanaan negara ditinjau dari paradigma administrasi negra dan pengertian kebijaksanaan negara serta sistem nilai dalam kebijaksanaan negara. Kehadiran buku ini di…
Di tengah banyaknya lembaga-lembaga pemerintah, lembaga negara maupun lembaga Independen yang dibentuk pemerintah, korupsi tetap menjadi momok yang menggerogoti lembaga-lembaga tersebut. Di mana kerap terjadi tindakan pejabat pemerintah yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Persoalan bangsa ini seakan tidak diselesaikan secara serius. Padahal dalam sistem pemerintahan, kita mengenal asas umu…