Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.[1] Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berediri …
Abstrak ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (studi pada pusat pelaporan dan analisis transaksi Keuangan republic Indonesia) Oleh : ABDUL HARIS WINSULANGI 12.12.21.002 Era globalisasi dan modernisasi yang berkembang pesat,menimbulkan suatu tindak pidana dengan modus operandi yang berbeda-beda diantaranya tindak pidan…
Hans Kelsen (1881-1973)adalah salah satu pemikir besar dunia dalam bidang hokum. Pemikiran kelsen merupakan salah satu momentum diakuinya hukum sebagai ilmu tersendiri yang bersbeda dengan ilmu lain. Pemikiran - pemikiran yang dikupas dalam buku ini bersifat mendasar tentang hakekat hukum dan strukturnya. Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu a…
ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN NETRALITAS POLITIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DIINDONESIA ABSTRAK Oleh MARINA JAYA 12.812.1348 Semangat reformasi yang dilaksanakan oleh berbagai elemen bangsa berda…
Perspektif buku ini adalah kajian teoritis yang bersifat mendasar tetang Hukum( Konsep, Asas , Definisi Fungsi,Tujuan, Peran Sistem,Sumber,Prinsip), Hukum Perdat, Hukum Dagang, Hukum Ekonomi, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Perjanjian, Jenis- Jenis Perjanjian, Etika Berbisnis , Alternatif Penyelesain Sengketa Bisnis, Kontrak Elektronik, Transaksi elektronik dan Sistem Elektronik Kajian …
ABSTRAK ANALISIS TERHADAP PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA PADA BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM PROSES PERSIDANGAN (studi perkara pencurian dengan pemberat pada pengadilan negeri IB kota metro) Oleh NICO TRIWILAGUNA 12.12.21.043 Hakim dalam melakukan penilaian terhada…
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN Abstrak Oleh D.novrian syahputra 12.812.1318 Permasalahan pendidikan dewasa ini demikian kompleksnya,mulai dari bentuk penyimpangan yang yang secara yuridis merupakan tindak pidana.tindak pidana dibidang pendidikan.adanya tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa dunia pend…
ABSTRAK KEKUATAN UPAYA PAKSA DALAM EKSEKUSI SENGKETA KEPEGAWAIAN MENURUT PASAL 116 UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 (studi pada pengadilan tata usaha Negara Jakarta) Oleh : MARUBA SILALAHI NPM : 12.12.23.075 Badan peradilan tata usaha Negara salah satu badan yang dib…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DALAM MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI BERITA MEDIA MASSA DALAM PENYELENGGARAAN TRANSPARANSI PUBLIK ABSTRAK Oleh Deswanto 12.12.23.014 Penyelenggaraan kegiatan mon…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN DENGAN MODUS PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK SECARA ILEGAL MENGATAS NAMAKAN BIRO JASA (studi perkara nomor 55/pid.sus/2014/PN.LW) ABSTRAK Oleh SANDHI SATI ANUGRAH Penegakan hukum terhad…