Jurnalistik dan Kebebasan Pers

Dalam pengelolaan pers di tanah air, sesungguhnya ada aturan main yang menjadi acuan bagi setiap wartawan, yaitu kode etik jurnalistik. Pedoman yang dimuat dalam kode etik jurnalistik secara umum memberi arahan kepada wartawan agar senantiasa memperhatikan nilai-nilai etika dalam menjalankan profesi kewartawanan. Buku ini membahas media termasuk pemahaman kode etik jurnalistik ditinjau dari …

The Art of Laziness: Overcome Procrastination & Improve Your Productivity

Edisi

Ed. 1

ISBN/ISSN

9798870369396

Deskripsi Fisik

139 hlm : 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

370.7 LIB t

Undang - Undang Ketenagalistrikan 2009 (UU RI No. 30 Th.2009)

Buku ini memuat undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang dilengkapi dengan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfa…

Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasaan dalam Ruma…

- Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapudan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. - Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. - Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak - Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against…

Undang - Undang Badan Pemeriksa keuangan (UU RI No. 15 Th.2006)

undang-undang ini diterbitkan untuk menggantikan undang-undang nomor 5 tahun 1973tentang BPK yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini. Dalam undang-undang ini, diatur hal-hal baru dalam prosesdinamika lembaga BPK, antara lain penambahan jumlah anggota BPK, perluasan kewenangan BPK, penegasan kemandirian BPK, dan adanya dewan kehromatan BPK. Bersama dengan…

PPH Final 1 % untuk UMKM

Sebelum beleid (aturan perundangan) ini diterapkan, muncul polemik antara yang pro dan kontra. Mereka yang menentang berdalih pengenaan pajak terhadap UKM sebesar 1% dari omzet adalah tidak adil bagi pengusaha UKM. Alasannya, kalau acuan pengenaan pajak pada omzet, padahal omzet tidak atau belum tentu mencerminkan keuntungan, maka ini dinilai tidak adil. Pemerintah adalah pihak yang pro de…

This is Marketing

Pemasar yang hebat tidak menggunakan konsumen untuk memecahkan masalah perusahaan mereka. Mereka menggunakan pemasaran untuk memecahkan masalah orang lain. Strategi mereka didasarkan pada empati, koneksi, dan kerja emosional, bukannya iklan yang mencuri perhatian dan e-mail yang mengganggu. Tak peduli apa produk atau jasa Anda, buku ini akan membantu Anda menyusun ulang kerangka tentang bagaima…

Perkiraan Penghasilan Neto (PPh Pasal 23) dan PPh Pasal 22

Seri perpajakan indonesia 2 membahas surat edaran Dirjen pajak berkenaan dengan jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto dalam pasal 23 dan penunjukan pemungutan pajak penghasilan pasal 22.

Pemulihan Aset Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia

Dalam sistem hukum di Indonesia, penerapan tindakan pemulihan aset TIPIKOR tidak lepas dari tiga hal objek pemidanaan yaitu: pemidanaan, pemulihan aset, dan pencegahan, yang semuanya telah ditentukan dalam KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi (TPK) No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20D Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pida…

Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang & Jasa Pem…

Mempertimbangan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentan…