Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat. Harapan itu yakni terbentuknya KUHP nasional sebagai pengganti KUHP yang berlaku saat ini. Namun demikian, harapan itu belum kesampaian. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dibentuklah berbagai undang-undang (UU) yang memuat norma, sanksi pidana, dan hu…
Peranan Ekspor-Impor di negara kita menjadi semakin penting dan strategis sebagaisuatu penggerak utama kegiatan ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Dengan meningkatnya kegiatan ekspor-impor, maka partisipasi masyarakat dalam mengurangi pengangguran dapat tercapai, yang pada gilirannya, menambah kesempatan berusaha dan memperluas kesempatan kerja melalui rangkaian kegiatan…
Lalu lintas barang yang berasal dari luar negeri (barang impor) baik yang dipesan oleh individu ataupun badan hukum perlu sekali diawasi untuk menghindari kerugian negara dan mengurangi pendapatan negara, pengawasan melalui kelengkapan dokumen yang menyertai. Untuk Orang asing atau warga negara asing, yang masuk ke wilayah Indonesia diperlukan kelengkapan dokumen masuk ke wilayah Indonesia sepe…
Lebih dari satu dekade yang lalu, tepatnya pada tahun 1995, setelah melalui perjuangan yang berat sejak tahun tujuh puluhan, pembaharuan Undang-undang Kepabeanan Indonesia dapat direalisasikan dan dimulainya reformasi di bidang ini. Kelanjutan reformasi kepabeanan melalui perubahan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 dimaksudkan untuk…
konsep pengawasan kepabeanan perlu diketahui secraa luas oleh masyarakat sebagai edukasi terhadap publik terkait adanya kewenangan kepabeanan yang di miliki oleh petugas bea cukai agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas kewenangannya konsep pengawsan kepabeanan perlu diketahui secara luas oleh setiap pejabat beaa dan cukai, terutama yang ditugaskan di unit-unit pengawasan.…
*Implementation of Trade Regulations on Fisheries to Prevent Fish Laundry in Indonesia-Ika Riswanti Putranti,pp 1-23 *Batasan Melawan Hukum dalam Perdata dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender-Siti Anisah dan Trisno Raharjo,pp 24-48 *Towards Legal Coherence in Trademark Law and Investment Law of Asean Countries Post AEC (Asean Economic Community) Blueprint 2025-Tomi Suryo Utomo,pp 49-68 …