Pemulihan Aset Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia

Dalam sistem hukum di Indonesia, penerapan tindakan pemulihan aset TIPIKOR tidak lepas dari tiga hal objek pemidanaan yaitu: pemidanaan, pemulihan aset, dan pencegahan, yang semuanya telah ditentukan dalam KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi (TPK) No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20D Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pida…

Pengembalian Aset : Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Dewasa ini, salah satu fenomena kejahatan yang menghambat laju pembangunan adalah kejahatan yang dilakukan oleh para pekerja profesional, yang dalam pemerintahan hanya bisa dilakukan oleh para pejabat. Kejahatan ini disebut juga dengan istilah white collar crime yaitu kejahatan kerah putih. Sebagai contoh kejahatannya adalah korupsi. Sehingga pemerintah Negara Republik Indonesia perlu mempriori…

Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 2, August 2017

Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 2, August 2017 berisi: * Artikel Kehormatan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum - Bagir Manan, Susi Dwi Harijanti, pp. 222-243 * Asas Contarius Actus pada Perpu Ormas: Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia - Victor Imanuel Nalle, pp. 244-262 …

Jurnal Cita Hukum - Volume 5 No.1, Juni 2017

*Existence of Clemency as President Prerogative Right (Comparison Study of Indonesia with Countries of the World)-Fathudin &Ahmad Tholabi Kharlie,pp 1 *Diversity in the Child Criminal Justice System-Sartika Intaning Pradhani,pp 25 *National Legal Reforms about Unofficial Marriage-Dwiyana Achmad Hartanto,pp 41 *The Eradication Concept of Illegal Fishing In Keeping The Security And State Sover…

(PASCA) Komisi Pemberantasan Korupsi; Peran dan Wewenangnya dalam Antikorupsi…

Edisi

Cetakan Pertama

ISBN/ISSN

979-330-461-8

Deskripsi Fisik

viii + 205 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 345.01 PAR k