Hukum Peradilan Agama

Daftar isi : Bab 1. Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman Bab 2. Kompetensi Peradilan Agama Bab 3. Gugatan dan permohonan di Pengadilan Agama Bab 4. Proses beracara di Pengadilan Agama Bab 5. Pemeriksaan di Pengadilan Agama Bab 6. Pembuktian Bab 7. Produk Pengadilan Agama Bab 8. Eksekusi dan tata cara eksekusi Bab 9. Upaya Hukum Bab 10. Hukum materiil Peradilan Agama …

Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan

setelah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum maka putusan tersebut bukan lagi jadi milik pengadilan (hakim). Oleh karena itu, ketika ada salah satu hakim berbeda pendapat dengan hakim lainnya dalam sebuah putusan maka hakim yang bersangkutan akan mempertanggungjawabkan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hukumnya (legal reasoning) kepada masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana Dan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia

Studi tentang sistem peradilan pidana di Indonesia belum banyak, terutama yang berhubungan dengan suatu prosedur yang mengandung asas sistem yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Sederhana agar para warga yang berhubungan dengan hukum dapat mudah memahaminya. Cepat agar pelaku maupun korban dapat segera memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Serta dengan biaya ringan bagi semua yang …

Pengantar Praktik Peradilan Semu

Pengantar Praktik Peradilan Semu Peradilan semu (moot court) atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah pseudo court merupakan sebuah tempat dimana kita khususnya para mahasiswa dapat belajar hukum peradilan ditanah air. Lebih utamanya yaitu belajar tentang hukum acara ataupun hukum formil Sesuai dengan namanya, kegiatan peradilan semu merupakan tiruan dari proses peradilan yang sebenarnya. …

Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan

Pembuktian memiliki tempat yang sentral dalam rangkaian proses beracara di peradilan. Di dalam negara yang menganut prinsip-prinsip hukum, maka berbagai sengketa dan perselisihan yang terjadi dalam kehidupan, wajib diselesaikan melalui mekanisme yang disediakan oleh hukum, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Kedua sarana ini, pada dasarnya memiliki segi pembuktian masing-masing deng…

Hukum Peradilan TUN (Tata Usaha Negara)

Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) merupakan buku bacaan yang sangat direkomendasikan untuk digunakan sebagai bahan bacaan. Buku ini dituliskan oleh Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, Widi Nugrahaningsih, Rezi. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat tiga pilar kekuasaan, yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Kehakiman). Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman…

Eksekusi putusan perkara hak kuasa asuh anak yang berkepastian dan berkeadila…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-218-560-9

Deskripsi Fisik

vii, 206 hlm.il.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.01598595 DAN e

Hukum acara dan peradilan agama di Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 225 hlm.il.; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.01598 LIN h

Mekanisme Judicial Review

Undang-undang atau hukum positifyang berlaku saat ini tidak selamanya sejalan dengan apa yang diinginkan oleh konstitusi. Bisa jadi saat undang-undang tersebut dibuat ternyata memberi dampak negatif seca ra langsung pada hak konstitusi dan hak asasi seseorang. Dalam hal ini Anda dan setiap warga negara berhak untuk menggugat suatu peraturan perundangan lewat proses judicial re-view. Lalu, bagai…

Hukum Administrasi Negara & Peradilan Tata Usaha Negara

Di tengah banyaknya lembaga-lembaga pemerintah, lembaga negara maupun lembaga Independen yang dibentuk pemerintah, korupsi tetap menjadi momok yang menggerogoti lembaga-lembaga tersebut. Di mana kerap terjadi tindakan pejabat pemerintah yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Persoalan bangsa ini seakan tidak diselesaikan secara serius. Padahal dalam sistem pemerintahan, kita mengenal asas umu…