Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan

Pembuktian memiliki tempat yang sentral dalam rangkaian proses beracara di peradilan. Di dalam negara yang menganut prinsip-prinsip hukum, maka berbagai sengketa dan perselisihan yang terjadi dalam kehidupan, wajib diselesaikan melalui mekanisme yang disediakan oleh hukum, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Kedua sarana ini, pada dasarnya memiliki segi pembuktian masing-masing deng…

Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHAP -- Edisi Revisi

Pembuktian menjadi tahapan yang paling penting dan krusial karena dengan dasar kesalahan dan pembuktian yang dapat dibuktikan dengan meyakinkan atau kesalahan tidak terbukti sehingga seorang yang sebelumnya telah disangkakan dapat bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Indonesia sendiri meskipun sistem hukumnya adalah menyerupai civil law, tetapi sistem hukum acara pidananya memiliki kara…

Aspek Hukum Dalam Bisnis

Hukum merupakan salah satu aspek yang penting dalam dunia bisnis. Pemahaman terkait hukum akan melancarkan bisnis serta menghindarkan usaha dari hal-hal yang tidak diinginkan. Buku ini membahas beberapa hal mengenai aspek-aspek hukum dalam dunia bisnis. Pembahasan tersebut meliputi hukum perserikatan dan perjanjian, anti monopoli dan persaingan tidak sehat, hukum perlindungan konsumen, kepailit…

Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia

Buku berjudul Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia, berisi tentang sejarah pembuktian dalam perkara pidana di INdonesia, sistem pembuktian dalam perkara pidana, teori hukum pembuktian, sejarah hukum acara pidana dalam sistem civil law, hukum pembuktian menurut kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), hukum pembuktian menurut federal rules of evidence (FRE), ditutup dengan o…

Metode Penemuan Hukum : pembuktian elektronik dan CCTV pada peradilan pidana

ti Kasus-kasus yang bersentuhan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi khususnya menyangkut media video recorder kamera CCTV, sudah mulai banyakt terjadi di masyarakat, sehingga penggunannya dalam mengungkap kejahatan atau sebagai sarana pendukung dalam membuktikan tindak pidana akan berhadapan dengan keabsahannya sebagai alat bukti. Adapun teori yang digunakan dalam penulisan buku in…

Hukum Acara Peradilan Agama

Edisi

Edisi 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii, 153 hlm ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

FH 347.04 BAH h

Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Hukum acara pidana itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari kombinasi antara ilmu pengetahuan secara empirik dan proses sosial politik di balik pembentukan hukum acara pidana itu sendiri. Buku ini dirancang untuk mencoba menjelaskan kombinasi tersebut dengan menjelaskan tahapan-tahapan proses pemeriksaan acara pidana. Memahami peradilan pidana dengan cara teoretis secara murni tidak memberika…

Pranata hukum, Vol. 4 No. 2 juli 2009, jurnal ilmu hukum universitas bandar …

Pranata hukum, jurnal ilmu hukum universitas bandar lampung berisi: Klausul evenemen all risk dalam perjanjian pembiayaan konsumen-tami rusli, pp. 81-95 Pembinaan anak didik pada lembaga pmasyarakatan khusus narkotika-kartin s. Hulukati,pp. 97-106 Kekuatan pembuktian hasil laboratorium forensik sebagai bukti dalam tindak pidana narkotika-nasir yusuf,pp. 107-118 Moralitas dalam cita hukum mn…

Pranata Hukum, Vol. 5 No. 2 - Juli 2010, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar…

Pranata Hukum, Vol. 5 No. 1 - Juli 2010, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, berisi: Perlindungan Hukum Konsumen (Nasabah) Electronic Banking Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Tami Rusli Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia terhadap Cyber Crime M. Yustia A. Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia Erna Dewi Klaim Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi Ke…

Pranata Hukum, Vol. 2 No. 2 - Juli 2007, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar…

Pranata Hukum, Vol. 2 No. 2 - Juli 2007, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, berisi: Penegakan hukum Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Antory Royan Adyan Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Penerbitan Obligasi (Kajian Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal) Agus Iskandar Prospektif Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Menurut Revisi Unda…