Berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang lahir pasca gerakan reformasi tahun 1998, khususnya UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang penggantinya yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membuka cakrawala barudalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dan menggeser cara pandang sentralistis menjadi desentralistis.
YUSTISIA : Jurnal hukum , Edisi 86, Mei-Agustus Tahun XXII berisi: *pelibatan mahkamah konstitusi dalamperubahan (ulang) UUD 1945 yang partisipatif melalui komisi konstitusi,-Ni'matul huda *Politik hukum kebebasan beragama dan kepercayaan indonesia,-Budiyono *kedudukan hukum tenaga keperawatan dependent dalam transaksi terapeutik,- M.fakih *putusan hakim: menuju rasionalitas hukum refleksif…
MASALAH-MASALAH HUKUM merupakan jurnal ilmiah ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang hukum. Jilid 45 no.1, Januari 2016 berisi tulisan berjudul: ■ Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi - Kristwan Genova Damanik, pp.1-10 ■ Pengesampingan …