Dilengkapi dengan : - UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers - UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran - PP RI No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik - PP RI No. 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia - PP RI No. 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing - PP RI No. 50 Tahun 2005 tentang Pen…
- Undang-Undang R.I. Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. - Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. - Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. - Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi…
Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengatur tentang pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Sementara itu, Undang-undang no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi bertujuan mencegah berkembangnya pornografi fi tengah masyarakat, yang dikhawatirkan akan berakibat pada rusa…
Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat. Harapan itu yakni terbentuknya KUHP nasional sebagai pengganti KUHP yang berlaku saat ini. Namun demikian, harapan itu belum kesampaian. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dibentuklah berbagai undang-undang (UU) yang memuat norma, sanksi pidana, dan hu…
Dari putusan kasus video porno Ariel Peterpan ini menarik untuk disimak sekaligus dikaji baik oleh kalangan praktisi hukum, maupun akademisi. Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung mencoba membuat yurisprudensi baru, dengan menjatuhkan putusan diluar dakwaan Penuntut Umum. Hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Ariel Peterpanlah yang memb…