KUHAP 2025 : Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 merupakan rujukan dasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang mengatur tata cara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Buku ini menghadirkan teks resmi KUHAP 2025 secara utuh dan lengkap. Diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan praktisi, akademisi, mahasiswa, dan aparatur penegak hukum. Pasal-pasal…

Undang-Undang Hukum KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ) KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum A…

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 464 hlm ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.598 TIM k

KUHP & KUHAP

Edisi

Edisi 1

ISBN/ISSN

978-602-893-613-2

Deskripsi Fisik

432 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 345.598 TIM k

Sistem peradilan pidana

Buku ini membahas secara komprehensif tentang sistem peradilan pidana di Indonesia dan berbagai aspek yang melingkupinya. Dengan pendekatan sistematis, penulis menguraikan konsep dasar sistem peradilan pidana, model-model yang digunakan, perbandingan dengan sistem peradilan pidana di berbagai negara, serta peran aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembag…

Hukum Pidana

Buku Hukum Pidana karya Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H. merupakan referensi komprehensif yang mengupas tuntas dasar-dasar, teori, serta praktik hukum pidana di Indonesia. Ditujukan bagi mahasiswa, dosen, praktisi hukum, hingga masyarakat umum, buku ini menyajikan pembahasan sistematis mengenai perkembangan, asas, dan penerapan hukum pidana dalam konteks nasional dan transnasional. Dimulai dengan…

KUHP 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023

Berisi tentang : - Buku Kesatu Tentang Aturan Umum (BAB 1 s.d. BAB VI dan pasal 1 s.d pasal 187) Mengatur: Ruang lingkup berlakunya hukum pidana; tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana; pemidanaan, pidana, diversi, dan tindakan; tujuan dan pedoman pemidanaan; faktor yang memperingan pidana; faktor memperberat pidana; perbarengan; dan gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana; …

Konsep, Penerapan, Dan Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia

Posisi hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia tercermin dalam berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan salah satu instrumen utama yang mengatur hukum pidana di Indonesia. Pembaruan hukum pidana di Indonesia adalah langkah penting dalam menyesuaikan sistem hukum dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Kitab Undang-…

Hukum Pidana dan HAM : Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechstaat), dan bukan berdasarkan kekuasaan (machstaat). Demikian dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam rechstaat disyaratkan adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan syarat utama dan normatif dalam negara hukum yang melekat pada setiap warga negaranya. Pen…

Hukum Acara Pidana

Dalam menegakkan dan mewujudkan kepastian hukum, tindakan aparatur penegak hukum secara formal harus ada pengaturannya agar tindakannya tidak kontradiktif dengan undang-undang. Artinya, tidak hanya mengacu kepada ketentuan hukum pidana materiil, tetapi juga mengacu kepada hukum pidana formal, yang lazim disebut Hukum Acara Pidana Hukum Acara Pidana merupakan hukum formal yang di dalamnya memuat…