Undang - Undang Ketenagalistrikan 2009 (UU RI No. 30 Th.2009)

Buku ini memuat undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang dilengkapi dengan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfa…

Amandemen Undang - Undang Pilkada Gubernur, Bupati, dan Walikota

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomot 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang diatur mengenai komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum beserta jajarannya, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum masing-masing…

Amandemen undang-undang ITE informasi dan transaksi elektronik (UU RI No. Tah…

Edisi

Cet. 3.

ISBN/ISSN

978-979-007-719-5

Deskripsi Fisik

viii, 318 hlm.; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598.2016019 UND

Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU RI No. 11 Th.2008)

Saat ini telah hadir hakim rezim baru, yakni hukum siber, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Istilah ini lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan system computer dan system informasi yang dalam pemanfaatannya baik dalam lingkup local maupun gglobal dengan menggunakan teknologi informasi berbasis system computer yang merupakan system elektronik yang dapat dilihat secara virtu…

Undang - Undang Badan Pemeriksa keuangan (UU RI No. 15 Th.2006)

undang-undang ini diterbitkan untuk menggantikan undang-undang nomor 5 tahun 1973tentang BPK yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini. Dalam undang-undang ini, diatur hal-hal baru dalam prosesdinamika lembaga BPK, antara lain penambahan jumlah anggota BPK, perluasan kewenangan BPK, penegasan kemandirian BPK, dan adanya dewan kehromatan BPK. Bersama dengan…

Undang -Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU RI No.22 Th 2009)

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu lintas an angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan an…

Undang - Undang Pengadilan Tindak Pidana korupsi (UU RI No. 46 Th.2009)

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secar aterus-menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sember daya manusia maupun sumber daya lainnya serta peningkatan kapa…

Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 2012 (UU RI No.11 Tahun 2012)

Dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan dn Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nom…

Undang - Undang Kesejahteraan Sosial 2009 (UU RI No.11 2009)

- Amandemen uu mahkamah agung 2009 - Amandemen uu peradilan agama 2009 - Amandemen uu peradilan umum 2009 - Amandemen peradilan tata usaha negara 2009 - UU pengadilan tindak pidana korupsi 2009 - Amandemen uu perikanan 2009 - UU kesehatan 2009 - UU lalu lintas dan angkutan jalan 2009 - UU kekuasaan kehakiman 2009 - UU pelayanan publik 2009 - UU narkotika 2009 - UU pertambangan minera…

Amandemen Undang - Undang Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014

Amandemen Undang - Undang Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014