Rekonstruksi Budaya Hukum Partai Politik : Dalam Rekrutmen Calon Anggota Legi…

REKONSTRUKSI budaya hukum Partai Politik memberikan gambaran kepada pembaca, bahwa perekrutan calon anggota legislatif dalam pemilihan umum, masih diskriminasi gender yaitu mencalonkan laki-laki dari pada perempuan, karena hal ini dipengaruhi oleh budaya hukum patriarki. Untuk menghilangkan budaya hukum patriarki ini dalam pencalonanan anggota legislatif, maka diperlukan konstruksi terhadap bud…

Kearifan lokal dan konflik sosial di provinsi lampung

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-5420-40-5

Deskripsi Fisik

iv, 78Hlm: Ilus ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.14 RIF k

Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 2 No. 1, Maret 2011

Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 2 No. 1, Maret 2011, berisi: Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) dalam Tindak Pidana Korupsi Bambang Hartono Hak Subpoena sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat . Zamrony Implikasi Globalisasi dan Penegakan Hukum Progresif di Indonesia Dharma Setiawan Pagaralam Pengawasan Yuridis dalam Rangka Mewujudka…

Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 3 No. 1, Maret 2012

Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 3 No. 1, Maret 2012 berisi: * Lembaga mediasi perbankan sebagai alternatif penye;esaian sengketa perbankan di Indonesia - Zulfi Diane Zaini, pp. 1-20 * Peranan badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan kebijaksanaan dibidang pembangunan di Kabupaten Tanggamus - Agus Iskandar P.P., pp. 21-36 * Pembangunan hukum nasional perspektif kesetaraan dan kea…

PRANATA HUKUM, Vol. 8 No. 1 Januari 2013, Jurnal Ilmu Hukum,

PRANATA HUKUM, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Januari 2013 berisi: * Analisis tugas dan wewenang dinas kebersihan dan keamanan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan industri (Studi pada Kota Bandar Lampung) - Lintje Anna Marpaung, pp 1-12 * Upaya hukum kepolisisan daerah Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan BBM - Bambang Hartono, pp. 13-24 * Pencatatan pernikah…

TELKOMNIKA (Telecommunication, Computing, Electronics and Control) Vol 12 No.…

TELKOMNIKA (Telecommunication, Computing, Electronics and Control) Vol 12 No. 1-No. 4, March-December 2014 contains of: - The Architecture of Indonesian Publication Index: A Major Indonesian Academic Database -Imam Much Ibnu Subroto, Tole Sutikno, Deris Stiawan - A Review on Favourable Maximum Power Point Tracking Systems in Solar Energy Application - Awang Jusoh, Tole Sutikno, Tan Kar Guan,…

International Journal of Automotive and Mechanical Engineering (IJAME), Volum…

-Numerical investigation of maximum air entrainment into cylindrical louvered pipe, Sameer Ranjan Sahu and Dipti Prasad Mishra, 3278 -Resonance mode detuning in rotor systems employing active and passive magnetic bearings with controlled stiffness, G. Martynenko, 3293 -Single-zone zero-dimensional model study for diesel-fuelled homogeneous charge compression ignition (HCCI) engines using Cant…

Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 3 No.2, September 2012

Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 3 No.2, September 2012 berisi: ~ Analisis terhadap tugas dan fungsi jaksa sebagai pengacara negara dalam perkara perdata - Bambang Hartono, pp. 119-132 ~ Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (Coorperate Social Responsibility) pada PT. Kalirejo Lestari - Tami Rusli, pp. 133-143 ~ Dimensi moral dalam bentangan filsafat dan teori hukum - Slamet Haryadi, …

Masalah-Masalah Hukum - Jilid 45 No. 2, April 2016

MASALAH-MASALAH HUKUM merupakan jurnal ilmiah ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang hukum. Jilid 45 no.2, April 2016 berisi tulisan berjudul: - Desain Daerah Khusus/ Istimewa dalam sisteM Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Konstitusi - Baharudin, pp. 85-92 - Panca…

(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Ruang Lingkup dan Implementasi Kekuasaan Presid…

berdasarkan pasal 10 UUD 1945 kedudukan presiden sebagai panglima tertinggi mempunyai kaitan yang erta dengan tugas-tugas presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara terutama kewenangan-kewenangan yang di atur pada pasal 11 UUD 1945 yang menyatakan: presiden dalam menyatakan perang, harus mendapat persetujuan dari dewan perwakilan rakyat. pasal 11 UUD 19…