Buku ini mengkaji secara spesifik, lengkap, dan berurutan hukum perbankan dari prespektif tindak pidana dan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan, sebagai isu sensitive dalam dunia perbankan. Semuanya di bahas secara apik dalam bingkai teori hukum perbankan. Dan memuat kasus-kasus popular yang terjadi dalam dunia perbankan nasional, berisikan perbandingan hukum perbankan nasional de…
“dapatkan BANK dipaitkan secara hukum oleh kreditornya?” “sejauh mana ketentuan RAHASIA BANK dapat diterobos untuk menaggulangi kejahatan pencucian uang (money laundering)?” “bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan dan nasabah dari BANK yang dimerger?” Buku ini mengkaji secara spesifik, lengkap, dan berurutan hukum perbankan dari perspektif tindak pidana pencucian uang, me…
Buku komunikasi kesehatan : sebuah pengantar komprehensif ini adalah usaha menjembatani ilmu kesehatan dan ilmu komunikasi. Buku ini menyajikan berbagai konsep dasar, model, dan teori komunikasi yang diimplementasikan di ranah kesehatan. Buku ini bisa menjadi panduan bagi para mahasiswa yang sedang menempuh studi pada disiplin ilmu-ilmu kesehatan dalam memahami, menyelami, dan menerapkan be…
International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 4, No.9 July 2014 berisi: - The Methodist University Leadership Journey: Assessing Student Leadership Development Program- Willis M. Watt, Andrew H. Ziegler - Effect of Nova Scotia Gasoline Price Regulation on Consumers, Business and Tax Revenue-Pyare Arya - Post Hoc Ergo Propter Hoc: Were the Economic Consequences of Pearl Harbor,…
buku ini mengkaji secara utuh da menyeluruh ruang lingkup keberadaan hak-hak atas tanah di Indonesia, baik hak-hak atas tanah yang bersumber pada hukum adat maupun yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum perdata barat. Dikaji pula macam-macam pemindahan hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah setelah Undang-Undang Pokok Agraria diberlakukan. Di samping itu, dipelajari tentang lemb…
Di dalam buku ini penulis mengajak para pembaca untuk dapat mengetahui relevansi Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat...” . Amanah konstitusi tersebut sudah semestinya (das Sollen) menjadi landasan bagi pemerintah dalam mewujudkan tuj…
Dalam konteks hkum pertambangan, penetapan sumber daya mineral sebagai kekayaan Negara berarti penolakan praktik pemilikan mineral secara pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi social bahan galian lebih besar dibandingkan dengan fungsi perorangannya. Di Indonesia, pemegang hak atas tanah tidak bisa mengklaim kepemilikkan atas bahan galian yang terdapat di bawah tanahnya. Konstitusi Indonesi…