Kitab Undang-undang Hukum Pidana, secara umum dikenal sebagai KUH Pidana atau KUHP, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pa…
Pasal 14A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. b. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang…
Perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sepanjang hidupnya. Proses perkawinan dilaksanakan dengan prosedur tertentu agar dinyatakan sah di hadapan hukum dan agama. Sebagai perlakuan yang dianggap suci, hal-hal mengenai perkawinan di Indonesia kemudian diatur dalam ketentuan-ketentuan tertentu agar memiliki kekuatan hukum. Indonesia pada dasarnya telah …
Tujuan Undang-undang Pokok Agraria adalah : meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Adapun UU tentang pertanahan bermaksud untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, te…
Dunia telah memasuki revolusi industri generasi keempat atau yang dikenal dengan istilah Industri 4.0. Industri 4.0 ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi dan semakin konvergensinya batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya melalui teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya tidak hanya dalam proses produksi, melainkan …
Perlindungan Anak & Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan Anak. Kesejahteraan Anak. Pengadilan Anak. Konvensi Ilo Tentang Hak-Hak Anak. Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafiking). Sistem Peradilan Pidana Anak.
Kinerja perekonomian provinsi Lampung pada triwulan IV 2023 tumbuh positif 5,40% (yoy), meski meningkat jika dibandingkan 3,93% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Inflasi gabungan dua kota di provinsi Lampung pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar 3,47% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 2,27% (yoy). Aliran uang kartal di provinsi Lampung pada triwulan IV tercatat m…
Kinerja perekonomian provinsi Lampung pada triwulan III 2023 tumbuh positif 3,93% (yoy), meski melambat dibandingkan 4,00% (yoy) pada trieulan sebelumnya. Secara Umum, realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Provinsi Lampung pada triwulan III 2023 mengalami kontraksi pertumbuhan. Inflasi gabungan dua kota di provinsi Lampung pada triwulan III 2023 tercatat sebesar 2,27% (yoy), lebih renda…
Perkembangan desain parametrik sudah mencapai tahap ketika tidak ada lagi perbedaaan antara desain pada tahapan digital dan pada kenyataannya. Hal ini didukung oleh perkebangan dan kemampuan software yang digunakan untuk mendesain dengan kemampuan mesin pembuat benda yang dapat dikendalikan dengan komputer. Salah satu tools yang sangat berkembang pesat dalam dunia desain parametrik ini ialah Gr…
Buku Kesatu Tentang Aturan Umum (BAB 1 s.d. BAB VI dan pasal 1 s.d pasal 187) Mengatur: Ruang lingkup berlakunya hukum pidana; tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana; pemidanaan, pidana, diversi, dan tindakan; tujuan dan pedoman pemidanaan; faktor yang memperingan pidana; faktor memperberat pidana; perbarengan; dan gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana; pengertian istilah; …