Dilengkapi dengan: - UU RI No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia HAM - UU RI No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM - UU RI No 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis - PP RI No 56 tahun 2010 tentang tata cara pengawasan terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis - PP RI No 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pel…
UU RI Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian PPRI Nomor 63 tahun1999 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian PPRI Nomor 39 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang peneyelenggaraan usaha perasuransian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain materi dari UU RI No.10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum, teknik penulisan rumusan banyak yang tidak k…
Di Indonesia, tingkat pertumbuhan ekonomi masih memprihatinkan. Hal ini diperlihatkan oleh krisis ekonomi yang belum pulih sehingga mengakibatkan dunia industri dan perdagangan masih berjalan di tempat. Besarnya hutang negara dengan tingkat manajemen yang rendah dan korup, sesungguhnya menunjukkan Indonesia belum siap bersaing di kancah perdagangan bebas dunia. Jika hal itu saja belum siap…
Siapapun orangnya, didalam kehidupan sehari-harinya akan selalu bersentuhan dan mengahadapi benda-benda berwujud yang bermuatan satu atau beberapa kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) yang di lindungi oleh hukum. Untuk mendapatkan pengertian dan faham yang baik tentang apa sebenernya yang dimaksud sebagai intellectual propety sert mengetahui cara-cara penggunaanya yang tidak m…