Undang - Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (UU RI No. 1 Th.2006)

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,tindak pidana yang terjadi saat ini telah berkembang pesat,sifatnya telah menjadi lintas batas Negara (interboundary),canggih (sophisticated),terorganisasi (organized),dan beragam (varied),seperti money laundering,illegal,pajak,korupsi,terrorism,penggelapan uang hasil transaksi narkoba,pajak,korupsi,dan lain lain.untuk memberantas kejahatan…

KUHAP Lengkap : Pelaksanaan KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP dan Tambahan Ped…

Edisi

9

ISBN/ISSN

978-979-007-048-6

Deskripsi Fisik

439 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.598 UND

Amandemen Undang - Undang Peradilan Agama ( UU RI No 3 Tahun 2006)

Edisi

Edisi 4

ISBN/ISSN

979-3421-53-3

Deskripsi Fisik

110 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598.2006003 und

Amandemen Undang - Undang Peradilan Agama ( UU RI No.50 Th 2009 )

Edisi

Edisi 2

ISBN/ISSN

978-979-007-336-4

Deskripsi Fisik

158 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 TIM a

Undang - Undang Pelayanan Publik (UU RI no.25 Tahun 2009)

Kondisi dan perbuahan cepat yang diikuti pergeseran nilai perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan ha…

Undang - Undang Agraria

Berisi: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas …

KUHP 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Undang-UNdang RI No. 1 Tahun 2023

Berisi tentang : - Buku Kesatu Tentang Aturan Umum (BAB 1 s.d. BAB VI dan pasal 1 s.d pasal 187) Mengatur: Ruang lingkup berlakunya hukum pidana; tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana; pemidanaan, pidana, diversi, dan tindakan; tujuan dan pedoman pemidanaan; faktor yang memperingan pidana; faktor memperberat pidana; perbarengan; dan gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana; …

KUHAP dan KUHP

Edisi

Cet.19

ISBN/ISSN

978-623-391-011-8

Deskripsi Fisik

x, 410 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.598 TIM k

Amandemen undang-undang UU RI No.9 tahun 2015

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-007-622-8

Deskripsi Fisik

vii, 519 hlm., : 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 044 TIM a

Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan (UU RI No. 12 Tahun 2011)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain materi dari UU RI No.10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum, teknik penulisan rumusan banyak yang tidak k…