Sehubungan dengan hal tersebut,sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan system peradilan terpadu (integrated justice system),maka pemerintah perlu mensahkan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai pengganti undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Buku ini memuat undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentan…
Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,tindak pidana yang terjadi saat ini telah berkembang pesat,sifatnya telah menjadi lintas batas Negara (interboundary),canggih (sophisticated),terorganisasi (organized),dan beragam (varied),seperti money laundering,illegal,pajak,korupsi,terrorism,penggelapan uang hasil transaksi narkoba,pajak,korupsi,dan lain lain.untuk memberantas kejahatan…
UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang sebagai pengganti UU No 24 Tahun 1992 Tentang pentaan ruang, untuk mengantisipasi kompleksitas hukum dalam penataan ruang dan sebagai dasar penegakan hukum dalam penataan ruang. Buku ini memuat UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang dilengkapi dengan PP No 26 Tahun 2998 Tentang rencana tata ruang wilayah Nasional dan Kepres No. 62 tahun…
Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang didirikan baik oleh masyarakat secara swadaya maupun mendapat bantuan dari pemerintah setempat serta peruntukannya untuk kepentingan bersama. Koperasi dibentuk berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Pembentukan UU No 25 Tahun 1992 tentang koperasi yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan diubah menjdai UU No 17…
Konservasi tanah dan air harus diselenggarakan dengan berasaskan tanggung jawab Negara, partisipasif, keterpaduan, keseimbangan, keadilan, kemanfaatan, kearifanlokal, dan kelestraian, serta bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sesuai dengan wewenang dan penguasaan atas lahan yang bersangkutan. Konservasi tanah dan air menjadi tanggun…
Dalam buku ini disajikan undang-undang republic Indonesia nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.undang-undang ini terdiri dari empat bab. bab 1 mengenai ketentuan umum yang berisikan pengertian-pengertian dasar yang berkaitan dengan kepegawaian.bab II mengenai jenis,kedudukan,kewajiban,dan hak-hak pegawai negeri.perlu pula d…
Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi. Desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan anggung jawab kepolisian negara republik indoensia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tu…