Undang - Undang Ketenagakerjaan 2003 : UU RI No. 13 Th. 2003

Apabila kita perhatikan,peraturan-peraturan mengenai ketenagakerjaan yang sudah ada masih saja menempatkan tenaga kerja pada posisi yang tidak menguntungkan. Dengan berbagai fenomena diatas,kita berharap undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di Indonesia dapat mengembalikan citra ketenagakerjaan itu dapat diatasi dengan baik.akhirnya,terciptalah balance antara pengusaha den…

Undang - Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun. 2003 : Edisi 2007

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. - Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh. - Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh. - Peratur…

Undang - Undang Perseroan Terbatas (UU RI No. 40 Th. 2007)

Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangn yang berasal dari kolonial. Namun, dalam perkembangannya ketentuan undang-undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan infro…

Undang - Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keu…

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adila kepada seluruh rakyat indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang me…

Undang - Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2004 : UU RI No. 40 Th. 2004

dengan rahmat Allah SWT, kami persembahkan ke hadapan pembaca sebuah buku yang berisi undang-undang republik indonesia nomor tahun 2004 tentang sistem jaminann nasional. bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan sosial masyarakat indonesia, kiranya perlu diselenggarakan sistem jaminan sosial sebagai suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial.oleh karenanya, pemerintah memnadang …

Undang - Undang Akuntan Publik (UU RI No. 5 Th. 2011)

Pemerintah mensahkan UU RI No. 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. UU ini sebagai pengganti UU No. 34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan. Pengaturan mengenai profesi Akuntan Publik dalam UU No 34 1954 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangannya yang ada pada saat ini dan tidak mengatur hal-hal yang mendasar dalam profesi akuntan publik. UU RI No 5 tahun 2011 tentang…

Undang - Undang Administrasi Pemerintah Dan Kependudukan : UU RI No. 30 Tahun…

Pengaturan terhdap adminstrasi pemerintah pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak adminstrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan an kepastian hukum. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang adaminstrasi pemerintahan ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali keputusan …

Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Th.2004)

Edisi

Edisi 3

ISBN/ISSN

979-342-167-3

Deskripsi Fisik

234 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598.2004004 UND

KUHD : Kitab Undang - Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indone…

Edisi

2017

ISBN/ISSN

978-602-167-423-9

Deskripsi Fisik

viii, 516 hlm ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598.2014007 UND

Kumpulan Lengkap UU Ormas Dan Yayasan

Mendirikan organisasi kemasyarakatan atau ormas sebagai wadah untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat termasuk bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang mengatur berbagai hal tentang ormas agar selaras dengan tujuan nasional. Selain ormas, yayasan di Indonesia juga berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan.…