Ditapis dengan
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) dan/atau Perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251)
- Edisi
- Cetakan pertama, Maret
- ISBN/ISSN
- 978-623-400-340-6
- Deskripsi Fisik
- 160 halaman ; 20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.0999598 UND
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa : perubahan …
Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-623-515-259-2
- Deskripsi Fisik
- 192 halaman ; 20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598.2024003 UND
Undang-Undang ITE informasi dan transaksi elektronik : berdasar UU no 1 tahun…
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE)) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serrta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum telah resmi disahkan perubahannya melalui Surat Nomor R-58/PRES/12/2023 tanggal 16 Desember 2021. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakuk…
- Edisi
- Cetakan pertama, Oktober
- ISBN/ISSN
- 978-623-515-260-8
- Deskripsi Fisik
- 152 halaman ; 20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.0999598 UND
Undang-Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Berdasarkan…
Adanya krisis moneter yang memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia serta dinamika ekonomi yang cepat berubah menjadikan kebutuhan akan perangkat hukum yang dapat memberikan solusi bagi para pelaku usaha dalam hal kepailitan dan penyelesaian utang piutang sangatlah penting. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini mengatur kriteria …
- Edisi
- Cetakan Pertama : Desember
- ISBN/ISSN
- 978-623-515-361-2
- Deskripsi Fisik
- 236 halaman ; 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.078598 UND
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah